Suara.com - Pengacara Ruslan Buton, Tonin Tachta meminta hakim untuk mengabulkan gugatan praperadilan. Alasannya, Bareskrim Polri dianggap tak memiliki dua alat bukti yang sah dalam penetapan Ruslan sebagai tersangka.
Dua alat bukti yang dimaksud adalah rekaman video bergerak yang diperlihatkan kepada ahli pidana Effendi Saragih pada tanggal 29 Mei 2020. Padahal Aulia Fahmi --pihak pelapor-- melaporkan Ruslan dengan barang bukti rekaman suara alias video tidak bergerak.
"Waktu diperiksa ahli daripada termohon, dia bilang "aku diperlihatkan gambar video yang goyang-goyang. Padahal, Ruslan hanya ngomong, hanya direkam. Berarti yang jadi masalah bukan Ruslan yang ngomong, tapi yang dibuat oleh orang lain. Ya orang lain itulah yang ditangkap," kata Tonin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tonin melanjutkan, alat bukti berikutnya adalah pemberitaan di sebuah media online 'Indonesia Express' yakni https://indeks.co.id/2020/05/18/surat-terbuka-untuk-bpk-ir-h-joko-widodo/.
Menurut Tonin, jika ada pihak yang merasa terganggu, seharusnya melapor ke Dewan Pers, bukan kepada aparat kepolisian.
"Bahwa dikatakan ada print out dari indeks express kalau enggak salah. Saya sudah cek itu anggota Dewan Pers. Ketentuan Dewan Pers, itu bukan media sosial kan? Media online ada aturan mainnya. Jadi kalau si anu merasa terganggu ya kirim surat ke Dewan Pers," jelasnya.
Lebih lanjut, Tonin menyebut jika kesimpulan yang pihaknya ajukan harus dikabulkan oleh hakim. Alasannya, Ruslan Buton belum pernah sekali pun diperiksa sebagai penetapan status tersangka dalam kasus ini.
"Jadi kesimpulan tidak dibacakan, kami menyerahkan kesimpulan begitu juga termohon. Tapi intinya kalau kesimpulan kami ya harus kabul, kenapa? Karena jelas Ruslan Buton tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka," ucap Tonin.
Kesimpulan praperadilan itu, kata Tonin, bakal diputuskan oleh hakim pada Kamis (25/6/2020) mendatang. Diagendakan keputusan itu akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya tim kuasa hukum Polri berdalih bahwa proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap Ruslan Buton terkait kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah sesuai prosedur.
Sehingga, mereka meminta agar majelis hakim menolak permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ruslan Buton.
"Mohon berkenan majelis hakim menolak permohonan Pemohon (Ruslan Buton) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 62/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima," kata tim kuasa hukum Polri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/6) kemarin.
Mereka mengemukakan bahwa penanganan perkara kasus ujaran kebencian yang dilakukan Ruslan Buton berawal atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/271/V/2020/Bareskrim tertanggal 22 Mei 2020 atas nama pelapor Aulia Fahmi. Atas laporan itu, selanjutnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli.
TERPOPULER
