Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memimpin rapat koordinasi kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau 2020.
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan Karhutla di Istana Kepresidenan pada 23 Juni lalu.
Ada beberapa hal pokok yang disampaikan Mahfud terkait penanganan karhutla sepanjang musim kemarau tahun ini. Pertama, puncak musim kemarau pada Juli hingga Oktober nanti harus ada langkah-langkah koordinatif untuk mengantisipasi karhutla.
Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2029, arahan Presiden untuk pencegahan, penindakan hukum, penanganan di lapangan dan sebagainya dikoordinasikan oleh Menko Polhukam.
"Kemudian bencana Karhutla tidak boleh dilupakan atau diabaikan, misalnya karena kita sekarang ini fokus pada Covid-19," kata Mahfud dalam konfrensi pers di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta pada Kamis (2/7/2020).
Pemerintah berkomitmen, keduanya yakni masalah darurat Virus Corona dan karhutla harus ditangani dengan serius. Ancaman karhutla yang terjadi hampir setiap tahun itu, tak boleh diabaikan karena alasan fokus penanganan wabah.
"Tidak boleh sampai terjadi karena kita fokus pada Covid-19, lalu melupakan ancaman kebakatan hutan," ujarnya.
Mahfud menjelaskan, sejak 2015 lalu kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian semua pihak. Protes Karhutla bukan hanya dari masyarakat sipil di Indonesia, tetapi juga dunia internasional selalu memprotes.
Bahkan negara tetangga, yakni Singapura sampai menerbitkan regulasi anti asap pada 2015 sebagai bentuk protes, karena Indonesia dianggap tidak mampu menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Jokowi Sapa 6 Kapolres di HUT Polri: Masalah Karhutla Jangan Dilupakan
Namun sejak awal 2016, Jokowi selalu memimpin langsung rapat antisipasi Karhutla. Ia mengklaim sejak 2016 sampai saat ini hampir tidak ada protes di forum-forum internasional terhadap Indonesia mengenai asap yang disebabkan oleh Karhutla.
Pemerintah juga telah memetakan wilayah dan tanggal rawan terjadi Karhutla berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG.
"BMKG tadi sudah memetakan itu dari tanggal ke tanggal pergerakan bahaya kebakaran hutan itu di mana dan Polri kemudian BNPB juga sudah membuat perencanaan menghadapi itu semua," katanya.
