REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah melihat pergerakan kinerja para menterinya yang sudah mulai membaik usai menegur keras menterinya pada sidang kabinet 18 Juni 2020 lalu.
Kendati demikian kata dia, kinerja para menterinya tersebut belum sesuai dengan keinginannya.
"Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ujar Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden saat rapat terbatas Penyerapan Anggaran, Istana Negara, Kamis (9/7/2020).
Jokowi menuturkan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) sudah membaik. Namun kata dia penanganan Covid-19 di bidang kesehatan masih perlu dipercepat.
Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti stimulus ekonomi baik untuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) ataupun usaha besar yang belum terealisasi sepenuhnya.
Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan para menterinya bekerja lebih cepat dan keras di tengah situasi krisis akibat pandemi covid-19.
"Kembali lagi jangan sampai menganggap kita ini masih pada situasi biasa-biasa saja. Karena saya melihat stimulus ekonomi ini belum (tuntas). Bansos sudah lumayan. Kesehatan, masih perlu dipercepat. Stimulus ekonomi baik untuk yang UMKM maupun yang tengah dan gede, belum," ucap dia.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah.
Hal tersebut untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.
"Saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kemenhub Rp 32,7 triliun. Dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," ucap Jokowi
Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa.
Kata dia, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.
Selain itu, Jokowi menyebut saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri.
Yang diproduksi dalam negeri di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.
"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," katanya.
TERPOPULER
