Suara.com - Dalam beberapa waktu belakangan, nama Partai Gerindra didentikkan dengan polemik riuh kebijakan ekspor benih lobster yang akan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.
Persoalan tersebut bermula adanya sejumlah perusahaan eksportir dalam daftar yang dimiliki petinggi Gerindra, termasuk PT Bima Sakti Mutiara (BSM).
Hampir mayoritas saham PT Bima Sakti Mutiara dimiliki PT Arsari Pratama yang komisarisnya tak lain adalah Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Sedangkan direktur utamanya dijabat oleh putri Hashim, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara.
Dalam penjelasannya, Sara menyebut PT Bima Sakti Mutiara bukan perusahaan baru di dunia bahari. Sebab perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 34 tahun yang lalu dan berfokus pada mutiara.
"Ini perusahaan yang sudah berkecimpung di dunia bahari itu sudah selama 34 tahun. Memang fokusnya selama ini adalah untuk mutiara," kata Saras dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube "Let's Talk With Sara", Senin (13/7/2020).
Saras menjelaskan, visi dan misi perusahaan yang disampaikan kepada KKP saat mendaftar itu bukan fokus pada lobsternya saja. Akan tetapi juga kepada produk-produk baharinya.
Ia menyebut dengan istilah sustainable aquaculture atau budidaya perikanan berkelanjutan. Sehingga selain lobster, pihaknya juga fokus terhadap budidaya pakan bagi lobster yang mempengaruhi ekosistem. Kalau berlanjut, pihaknya juga akan melakukan penelitian untuk mengembangkan ocean forest.
"Bukan hanya istilah farming untuk produknya saja tapi juga dengan seaweed (rumput laut) dan juga dengan seafoodnya itu tadi karena untuk menjadi pakan, untuk lobsternya itu sendiri maupun menjaga ekosistem di mana kami melakukan aqua culture farming itu tadi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sara sempat mengungkapkan kalau PT Bima Sakti Mutiara tengah dalam proses penggantian nama menjadi PT Bima Sakti Bahari karena memang ingin masuk ke dunia lobster. Proses itu sudah dilakukan sebelum keran ekspor benih lobster dibuka.
Sehingga ia menepis anggapan 'bagi-bagi' jatah yang dilakukan Edhy kepada kader Gerindra pemilik perusahaan ekspor.
"Mohon maaf, kalau misalkan ini penunjukkan langsung kalau penunjukkan, yes, mau dituduh bahwa ini ada sedikit permainan dan kita tidak kita punya kapasitas, silahkan berarti ada KKN," ujarnya.
TERPOPULER
