Cek Fakta

Cek Fakta adalah bagian dari produk jurnalistik yang dikerjakan khusus oleh tim redaksi Suara.com dengan metode tersendiri. Selangkapnya di sini

CEK FAKTA: Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia?

Dany Garjito | Chyntia Sami Bhayangkara
CEK FAKTA: Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia?
Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia? (turnbackhoax.id)

Beredar narasi yang menyebutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) diperbolehkan berdiri di Indonesia. Simak fakta selengkapnya!

Suara.com - Beredar narasi yang menyebutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) diperbolehkan berdiri di Indonesia. Pengumuman itu diklaim disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.

Narasi tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Bead Irpanirawan Wuanjenk. Ia juga mengunggah tangkapan layar breaking news berisi foto eks Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pada foto tersebut terdapat tulisan sebagai berikut:

"Istana meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia".

Benarkah klaim narasi yang menyebutkan PKI diperbolehkan di Indonesia?

Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia? (turnbackhoax.id)
Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia? (turnbackhoax.id)

Penjelasan

Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, Rabu (15/7/2020), klaim yang menyebutkan Istana mengizinkan PKI di Indonesia adalah klaim yang salah. Foto yang digunakan oleh akun itu adalah hoaks lama bersemi kembali.

Foto yang menampilkan Tjahjo Kumolo tersebut merupakan hasil suntingan dari video asli yang berisi pernyataan Mendagri kala itu dalam sebuah pidato. Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait pengesahan RUU Ormas di forum paripurna pada 24 Oktober 2017.

Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia? (turnbackhoax.id)
Benarkah Istana Resmikan PKI Diperbolehkan di Indonesia? (turnbackhoax.id)

Dikutip dari Detik.com dalam artikel berjudul 'Penjelasan Kemendagri soal Pidato Perppu Ormas Tjahjo yang Dipotong' yang tayang pada 26 Oktober 2017, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Eddie menjelaskan dalam UU Ormas yang lama hanya mengatur larangan bagi paham ateisme, komunisme, leninisme, dan marxisme. Artinya, ada kekosongan hukum di UU Ormas lama karena sebatas mengatur empat paham itu.

Sementara, kini ada paham lain di luar empat paham itu yang terang-terangan anti-Pancasila dan NKRI. Karena itulah di dalam Perppu No 2 Tahun 2017, larangan paham di Indonesia ditambah.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan bagian dari konten Cek Fakta Suara.com. Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin, namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya (karena masih ada potensi salah informasi). Lebih lengkap mengenai konten Cek Fakta bisa dibaca di laman ini. Pembaca (publik) juga dipersilakan memberi komentar/kritik, baik melalui kolom komentar di setiap konten terkait, mengontak Redaksi Suara.com, atau menyampaikan isu/klaim yang butuh diverifikasi atau diperiksa faktanya melalui email cekfakta@suara.com.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS