Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah mulai diproses DPRD. Salah satu revisi dalam Raperda itu adalah perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang belakangan menuai polemik.
Dengan diserahkannya Raperda itu, Pemprov DKI berarti sudah menyelesaikan kajian revisi Raperda dalam bentuk draf. Selanjutnya Riza menyerahkan proses pembahasan Raperda itu pada DPRD.
"Sedang diproses ya sama DPRD. Prinsipnya kita akan merevisi perda terkait reklamasi Ancol Timur," ujar Riza di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (19/7/2020).
Saat ditanya lebih jauh soal pembahasan Raperda, Riza enggan menjawab. Mantan Anggota DPR RI ini hanya menyatakan proyek Ancol sebagai bagian dari program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai dan 5 waduk.
Kawasan Ancol Timur menjadi pembuangan tanah dan lumpur hasil kerukan proyek itu. Buangan itu lantas diolah menjadi tanah yang sekarang terkumpul 20 hektare dan menjadi bagian perluasan Ancol Timur.
"Jadi reklamasi Ancol Timurbadalah reklamasi yang sudah dilaksanakan sejak 2009, itu perluasan Ancol Timur itu perluasan rekreasi Ancol dan Dufan," katanya.
Karena sudah ada 20 hektare, pihaknya terus melanjutkan pengerukan dan membuang tanah dan lumpur hasil sedimentasi proyek JEDI di proyek itu. Dengan dibuatnya Keputusan Gubernur tentang perluasan Ancol, maka ia menganggap revisi Perda RDTR akan menjadi lebih mulus.
"Saat ini sudah ada 20 ha tumpukan itu dan ini menjadi pintu masuk supaya kita memperbaiki RDTR dan Perdanya," katanya menambahkan.
Sebelumnya, perizinan perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dari Gubernur Anies Baswedan menuai kontroversi. Bahkan karena cacat hukum, Anies disebut bisa dipenjara lima tahun karena mengeluarkan keputusan itu.
Hal ini dikatakan oleh anggota DPRD Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menurutnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol tidak memiliki dasar hukum yang lebih tinggi sebagai turunan.
Dalam hal ini, harusnya Anies mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi. Selain itu tak ada juga berbagai kajian seperti analisis mengenai dampak lingkungan, dan diskusi dengan kementerian.
Namun, kata Gilbert, SK Anies ini malah mengacu ke tiga aturan yang dianggap tak sesuai. Yakni UU 29 2007 tentang Keistimewaan DKI, UU no 23 2014 tentang Pemda dan UU no 30 2014 tentang administrasi pemerintahan.
"Kepgub 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda Tentang RDTR dan Zonasi. Demikian juga sebelum Kepgub keluar, haruslah ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan, ada analisis dampak lingkungan dan sebagainya," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2020).
TERPOPULER
