Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra meyakini bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berhasil melewati krisis ekonomi Covid-19. Ia pun meminta agar para elit politik berhenti nyinyir dan membuat gaduh demi membantu pemerintahan.
Dalam pandangan Arief, untuk bisa lolos dari badai krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, harus ada langkah ekstra yang diambil pemerintah di kuartal ketiga tahun 2020 ini.
"Ini harus cepat dan harus extraordinary. Saya pikir pada kuartal ketiga ini sampai September nanti perekonomian kita akan tumbuh antara 1 -1.5 persen," ungkap Arief dalam sebauh video yang ia unggah di laman Twitter-nya pada Kamis (30/7/2020).
Ia juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berhasil jika kasus virus covid-19 terus turun.
Arief juga berharap agar seluruh elemen masyarakat turut membantu upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalan mengembalikan situasi ekonomi saat pandemi.
"Artinya marilah kita bersama-sama membantu pemerintahan. Para elit politik jangan grabak-grubuk ya, jangan nyinyir, jangan gaduh, karena ini masalah keselamatan bangsa," tukas Arief.
Arahan Presiden untuk Satgas Pemulihan Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan pada Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh Kepala Negara pada Senin (27/7/2020) lalu.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan arahan pertama adalah tujuan dibentuknya komite. Kata Budi, tujuannya adalah mengintegrasikan antara kebijakan di bidang ekonomi dan kesehatan.
Baca Juga: Iduladha di Tengah Pandemi, Anies Ingatkan Kisah Keluarga Nabi Ibrahim
"Pertama adalah bahwa komite dibentuk untuk tujuannya mengintegrasikan antara kebijakan di bidang kesehatan dengan kebijakan di bidang ekonomi," kata Budi dalam keterangan yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (29/7/2020) sore.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar komite lebih memprioritaskan pada bidang kesehatan. Terutama di 8 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.
"Kemudian komite juga diminta oleh Beliau agar memberikan prioritas ke bidang kesehatan dan juga 8 provinsi utama yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua," kata Budi.
Kemudian Kepala Negara juga meminta agar komite mempercepat serapan anggaran untuk stimulus. Setidaknya, hal tersebut harus dioptimalkan sampai akhir tahun.
"Bapak Presiden juga memberikan arahan agar komite bisa mempercepat dan mengoptimalisasikan serapan anggaran untuk stimulus sampai akhir tahun ini," ungkap dia.
Selanjutnya, Jokowi berpesan agar komite mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pada kuartal ketiga sangat penting menjaga pertumbuhan ekonomi dan diusahakan hasilnya tidak negatif.
