Suara.com - Sejarawan sekaligus guru besar emeritus Trinity College, Oxford, Peter Carey mengajukan keberatan kepada tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara karena mencatutkan namanya tanpa izin.
Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Minggu (2/8/2020) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN.
Dalam film itu, ditampilkan beberapa tokoh seperti mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, mantan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, dan Felix Siauw.
Selain itu, beberapa npembicara juga turut ditampilkan dalam film dokumenter itu seperti Teuku Zulkarnaen, Mizuar Mahdi, Alwi Alatas, Moeflich Hasbullah dan Peter Carey.
Namun, Peter Carey yang telah meneliti Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama lebih dari 40 tahun itu keberatan atas pencatutan dirinya tanpa persetujuan dalam film tersebut.
"...sangat tidak jujur dan tidak sopan untuk mencantumkan nama seorang narasumber dalam poster film tanpa izin dari narasumber tersebut. Menurut pengalaman saya, saya hampir selalu dimintai foto dan CV oleh penyelenggara acara untuk keperluan reklama," kata Peter dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh akun Twitter Christopher Reinhart, seorang asisten Cardiff Professor dan Oxford Professor.
Peter mengakui bahwa dirinya sempat dimintai wawancara untuk menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang telah ditelitinya, namun ia tak pernah diberitahu jika hasil wawancara itu ditujukan untuk penggarapan sebuah film.
Hasil wawancara itu kemudian muncul di film Jejak Khilafah di Nusantara pada menit ke-59.
"Menggunakan nama seseorang dengan tujuan publisitas tanpa seizin mereka adalah pelanggaran Undang-undang (pencurian hak kekayaan, intelektual, penipuan, pencemaran nama baik)," sambung Peter dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa penjelasannya soal Perang Diponegoro adalah berdasarkan pendekatan keyakinan agama Diponegoro, Perang Jawa, dan hubungannya dengan Turki Utsmani.
Oleh karena itu, Peter berpendapat bahwa keinginan tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara dengan menampilkan Diponegoro sebagai seorang pemimpin Khalifah Jawa dengan dukungan dari Kesultanan Utsmaniyah pada masa Perang Jawa memuat narasi yang cacat.
Profesor berusia 72 tahun itu juga mengaku keberatan karena nama baik dan penelitianya dilibatkan dalam agenda organisasi yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan.
"Saya tidak senang karena saya telah ditempatkan dalam posisi di mana nama baik dan penelitian yg telah saya lakukan dilibatkan dengan sebuah proyek yang menurut saya sangat menjijikkan - yakni agenda HTI yang berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan," imbuh Peter yang mengancam akan mengambil jalur hukum atas insiden ini.
Atas protes yang diajukan Profesor Peter tersebut, tim produksi Film Jejak Khilafah fi Nusantara telah memberikan klarifikasi dan permintaan maafnya.
Selain itu pernyataan Peter dalam film tersebut juga akan dihapus dari video yang diunggah di kanal Youtube Indonesia Bersyariah.
TERPOPULER
