"Kemenkeu telah mengabaikan fakta bahwa saya telah langsung kembali ke Indonesia seusai masa studi. Itu juga mengabaikan fakta bahwa saya telah menunjukkan keinginan kembali ke Indonesia, apabila tidak sedang mengalami ancaman yang membahayakan keselamatan saya," kata Veronica.
"Melalui surat ini, saya meminta kepada Kemenkeu terutama Menteri Sri Mulyani untuk bersikap adil dan berdiri netral dalam melihat persoalan ini."
"Sehingga Kemenkeu tidak menjadi bagian dari lembaga negara yang hendak menghukum saya, karena kapasitas saya sebagai pengacara publik yang memberikan pembelaan HAM Papua," tegas Veronica.
