JATAM Sebut Lompatan yang Disebut Jokowi Ajakan Bunuh Diri Bagi Rakyat

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio
JATAM Sebut Lompatan yang Disebut Jokowi Ajakan Bunuh Diri Bagi Rakyat
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]

Dalam catatan JATAM, pertambangan dan batubaralah yang mengancam kedaulatan pangan sekaligus lingkungan hidup.

Suara.com - Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia menilai semua isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) sangat kontradiksi yang lebih cenderung berfantasi semata.

Koordinator JATAM Nasional, Merah Johansyah, menyoroti proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang diamanatkan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah sebuah proyek yang sudah gagal sejak awal.

“Lompatan yang disebut Jokowi adalah ajakan lompatan bunuh diri bagi rakyat. Bayangkan, ia mengajak menjaga ketahanan pangan dengan pendekatan proyek food estate, padahal proyek ini sudah gagal di Kalimantan Tengah maupun Papua, kecuali demi kepentingan perburuan rente,” kata Merah dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).

Dalam catatan JATAM, pertambangan dan batubaralah yang mengancam kedaulatan pangan sekaligus lingkungan hidup.

"Sudah 44 persen daratan kepulauan besar, kecil, pesisir dan pantai dikapling pertambangan termasuk nikel dan batubara," kata Merah.

Survei JATAM di 39 wilayah lingkar pertambangan termasuk batubara menunjukkan, kini kondisi pangan makin rentan.

Dalam riset juga ditemukan 20 persen dari 44 juta lahan pertanian sudah dikuasai pertambangan batubara, 1,7 ton beras setara jumlah ekspor beras tiap tahun lenyap karena alih fungsi menjadi kawasan pertambangan batubara.

Pembongkaran nikel juga sudah menguasai 56 pulau kecil dan pesisir, ongkos sosial dan lingkungan hidup yang tak pernah dihitung di balik proyek tambang nikel dan baterai kendaraan listrik.

Tambang ini juga menumbalkan perairan laut Maluku Utara dan Morowali sebagai jamban pembuangan tailing.

“Sekarang Jokowi berkata bahwa kebijakan negara harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM, betapa kontradiktifnya dia,” tegasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS