alexametrics

Langgar PSBB, Perkantoran hingga Hotel di DKI Bisa Didenda Rp 150 Juta

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
Langgar PSBB, Perkantoran hingga Hotel di DKI Bisa Didenda Rp 150 Juta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Regulasi ini juga mencakup pelanggaran pada sektor usaha perhotelan hingga perkantoran.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan aturan untuk memberikan sanksi yang meningkat atau progresif saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Regulasi ini juga mencakup pelanggaran pada sektor usaha perhotelan hingga perkantoran.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19. Pergub ini telah diundangkan sejak tanggal 19 Agustus 2020.

Dalam Pergub ini, sektor perkantoran, industri, hingga perhotelan wajib menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Jika tidak, tempat usaha akan ditutup sementara selama tiga hari.

Baca Juga: Anies Sebut Temuan Baru Kasus Positif Covid-19 Bukan Kabar Buruk

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam," ujar Anies dalam Pergubnya yang dikutip Suara.com, Jumat (21/8/2020).

Jika masih melanggar juga, maka sektor tadi akan dikenakan sanksi denda. Karena kali ini hukuman progresif, maka denda yang dijatuhkan akan berlipat jika pelanggaran dilakukan berulang kali.

"Pelanggaran berulang satu kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 50 juta. Pelanggaran berulang 2 kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 100 juta," kata Anies.

Namun sanksi progresif ini ada batas maksimalnya. Sampai pelanggaran yang diulang ketiga kalinya, denda akan dijatuhkan Rp 150 juta kepada pengelola.

Jika dalam waktu tujuh hari kerja denda tak kunjung dibayarkan, maka pengelola tak boleh mengoperasikan tempatnya. Penutupan dilakukan sampai akhirnya hukuman itu dilunasi.

Baca Juga: Anies Sebut Penambahan Jumlah Pasien Corona Bukan Kabar Buruk

Berikut protokol kesehatan yang harus diterapkan pengelola perkantoran, industri, hingga hotel sesuai Pergub itu:

Komentar