Suara.com - Lembaga pendidikan madrasah, Yayasan Al Hamidy - Al Islamiyah di Kecamatan Rembang, Pasuruan, diduga menjadi tempat pengkaderan organisasi terlarang yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Mendengar kabar tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan tidak ada ruang bagi HTI berkembang di Indonesia.
Fachrul menegaskan HTI sudah resmi dibubarkan sejak 2017 oleh pemerintah. Dengan begitu, apapun kegiatan yang berhubungan dengan organisasi tersebut ataupun sistem politik khilafah sudah tidak diperkenankan berjalan di tanah air.
"HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Fachrul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2020).
HTI sudah tidak memiliki badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
Fachrul menegaskan kalau NKRI ialah hasil kesepakatan bersama dan menjadi bentuk negara yang sudah final.
Menurutnya, sebuah negara tidak perlu berbentuk khilafah agar bisa dianggap negara Islami. Sebab, nilai-nilai Islam akan tetap berkembang luas dan kuat dalam sistem republik, kerajaan atau keamiran, termasuk yang sejak dulu berjalan di Indonesia.
Dengan begitu, Fachrul pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Bahkan ia juga sempat mengutip hadist riwayat yang menceritakan kecintaan Nabi Muhammad SAW akan kota kelahirannya meskipun hendak berhijrah.
Di perbatasan kota Makkah, Rasul bersabda "Alangkah baiknya kau sebagai negeri (kota Makkah) dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu (Makkah), niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu." (HR At-Tirmidzi & Ibnu Hibban).
"Mari kuatkan semangat hijrah untuk membangun NKRI menuju Indonesia Maju," tutup Fachrul.
TERPOPULER
