Survei: Publik Mulai Kangen Dipimpin Tentara Lagi

Suara.com - Masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan rupanya memiliki kerinduan agar tentara bisa kembali pimpin Indonesia lagi. Ada banyak sebab mengapa rakyat menginginkan hal tersebut.

Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting disebutkan kalau publik merasa kondisi keamanan negara menurun tajam.

Penurunan keamanan sendiri dinilai seakan memuncak ketika pandemi Covid-19 turut mewabah di dalam negeri. Lantas seperti apa pemaparannya?

Sejumlah sebab

Dalam hasil survei yang dirilis, disebutkan sebelum corona mewabah –periode Desember 2018 hingga Januari 2019– publik merasa kondisi keamanan Indonesia rata-rata di atas 60 persen.

Sementara kini, nampak turun tajam ke 52 persen. Beberapa penyebab dituding menjadi sejumlah faktor. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil pilpres 2019.

Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.

“Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani yang dinukil dari laporan Hops.id -- media jaringan Suara.com, Senin 24 Agustus 2020.

Turunnya penilaian publik terhadap keamanan di Tanah Air juga seakan sejalan dengan laporan di kepolisian. Di mana tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan sebesar tujuh persen sejak pandemi terjadi.

Rindu dipimpin tentara

Kerinduan publik terhadap tentara yang diharap kembali pimpin Indonesia tergambar dalam survei SMRC. Disebutkan publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.

Kata Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional indonesia. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.

“Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19,” kata Saiful Mujani.

Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12,3 persen.

Namun, pada survei terakhir dilakukan pada 12 sampai 15 Agustus 2020 tingkat kepercayaan masyarakat pada tentara Indonesia meningkat. Ada 2,3 persen yang sangat percaya dengan kepemimpinan tentara aktif, lalu yang setuju sekitar 28,9 persen.

Kemudian, 49,1 persen tidak setuju, lalu 10,3 responden sangat tidak setuju, dan 9,4 persen responden tidak menjawab.

“Walaupun mayoritas masyarakat masih menolak kepemimpinan tentara di level nasional lebih dari 50, namun ada gejala Covid-19 ini menaikkan tingkat toleransi kepada kepemimpinan tentara,” tutur dia.

Puas jalannya demokrasi

Sementara itu, hasil survei SMRC juga menunjukkan kalau mayoritas masyarakat merasa puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia di masa Covid-19.

“Hasilnya 67 persen yang menyatakan sangat puas atau cukup puas dengan jalannya demokrasi,” ujarnya.

Untuk diketahui, survei tersebut digelar pada periode 12 hingga 15 Agustus 2020. Survei dilakukan melalui telepon dengan melibatkan 2.202 responden yang dipilih secara acak. Margin of error dari survei ini sebesar 2,1 persen.