Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kepada masyarakat untuk menggalakkan budaya antikorupsi. Perihal kampanye ini, Jokowi meminta agar publik melek dan memahami pengertian korupsi hingga praktik gratifikasi.
"Budaya antikorupsi harus kita galakkan, masyarakat harus tahu apa itu korupsi, kita semua harus tahu apa itu gratifikasi, masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, anti korupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya," ujar Jokowi saat sambutan acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
Menurutnya, hukuman bagi orang yang terlibat korupsi bukan karena ancaman penjara. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi kejahatan ini, harus didasarkan dari ketakutan akan sanksi sosial hingga siksa api neraka.
"Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun karena takut denda dan penjara takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga dan kepada Allah SWT, kepada neraka," ucap dia.
Kepala Negara juga mengajak seluruh komponen masyarakat menjadi bagian dari gerakan antikorupsi.
"Tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pendidik, insitusi pendidikan, keagamaan, kesenian adalah bagian yang sangat penting dari upaya ini, dengan ketelatenan kita semua, dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi. Saya yakin masyarakat menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini," kata Jokowi.
Jokowi mengaku akan terus mengikuti aksi pencegahan antikorupsi dari waktu ke waktu. Ia berharap semua pihak ikut melaksanakan visa dan menyelaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, inovatif sekaligus bebas dari korupsi.
"Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan antikorupsi ini dari waktu ke waktu. Pelaksanaan 3 agenda besar yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama melaksanakan, samakan visi dan selaraskan langkah untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien dan inovatif sekaligus bebas dari korupsi," katanya.
Baca Juga: Tuai Banyak Penolakan, Jokowi Angkat Bicara Soal Omnibus Law
