REGIONAL:
Suara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengaku siap berdebat dengan pihak-pihak yang kerap mencibirnya bahkan di luar konteks.
Kelompok itu juga enggan melayani komentar elit hingga buzzer yang dianggapnya tak mencerminkan kecerdasan bangsa.
Deklarator KAMI Din Syamsuddin angkat bicara usai kelompok mendapatkan banyak kritikan hingga cibiran. Ia tidak mau membalas beragam komentar negatif, melainkan langsung menantang untuk berdebat.
"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," kata Din kepada Suara.com, Kamis (27/8/2020).
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elit apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," tambahnya.
Din menyatakan, pembentukan KAMI disasarkan untuk mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
Akan tetapi, ia justru bingung karena mendapatkan tanggapan yang mayoritas malah mencibirnya baik terhadap kelompok atau individu di dalamnya.
"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?," tanyanya.
Padahal yang ia harapkan adalah adanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di benak KAMI. Seperti terkait dengan adanya oligarki politik dan budaya politik dinasti.
Sebelumnya, sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Mereka mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.
Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu tokoh yang turut mengomentari keberadaan KAMI tersebut.
Megawati menyebut deretan tokoh politik yang mendeklarasikan gerakan KAMI di bawah patung ayahnya sebagai bentuk ekspresi ingin menjadi presiden.
"Saya suka ketawa, ini kemarin ini ada pemberitaan ada orang yang membentuk KAMI, di situ kayaknya banyak banget yang kepengen menjadi presiden, terus saya mikir, lah dari pada bikin seperti begitu kenapa dulu tidak cari partai ya?" kata Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II Calon Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8/2020).
Megawati menjelaskan, jika seseorang ingin menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia maka harus mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Peraturan di republik ini, ketatanegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya Pilkada dan Pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan," ucapnya.
Jalur independen, menurut Presiden RI kelima itu memang bisa dilakukan juga, namun akan sulit jika bekerja sama dengan legislatif yang mayoritas merupakan orang partai politik.
"Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati atau walikota atau gubernur, kan harus bicara dengan DPRD I-II atau DPR nasional, jadi bagaimana coba, pikir," katanya.
TERPOPULER