Suara.com - Influencer kini turut digaet pemerintah untuk membantu mempromosikan berbagai kebijakan pemerintah kepada publik. Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai kehadiran influencer tersebut bukan berarti anti demokrasi.
Donny mengklaim adanya influencer bukan berarti menenggelamkan kritik-kritik yang dilemparkan ke pemerintah. Selagi tidak melanggar hukum yang berlaku, maka kehadiran influencer akan sejalan dengan beragam kritik yang bertebaran terutama di media sosial.
"Tapi yang berlawanan demorkasi bila mana kita menghilangkan suara, itu tidak boleh, jadi suara opinion apapun itu tetap dihargai sejauh tentu saja koridor hukum yang berlaku, tidak melanggar ketentuan yang ada," kata Donny dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (2/9/2020).
Donny pun meminta masyarakat untuk bisa lebih bijaksana dalam melihat beragam opini yang dilontarkan oleh beberapa tokoh. Opininya pun beragam mulai dari opini yang langsung atas pendapat pribadi atau ada yang memang pesanan.
"Mana yang berpendapat karena background intelektualitasnya, jadi ada misalnya akademisi yang mendukung kebijakan pemerintah bukan karena dipesan, tapi karena memang latar akademiknya menggiring dia untuk mengatakan demikian," ujarnya.
"Jadi kita harus bedakan, jadi jangan ada akademisi yang pro pemerintah, dianggap dia dibayar, itu juga harus dipilah-pilah dan pasti tentu saja tidak pernah pendapatnya menjadi pendapat yang mendominasi ruang publik, pasti ada yang kontra," tambah Donny.
Lebih lanjut Donny menilai wajar akan adanya fenomena influencer asalkan tidak sampai melanggar aturan hukum yang berlaku. Ia pun memastikan pemerintah menjamin tidak akan menghilangkan hak suara dalam demokrasi.
"Pemerintah mendukung demokrasi memberi jaminan bahwa tidak ada yang dihilangkan hak suaranya dalam demokrasi karena kita semua membutuhkan opini seberapa kritisnya itu, seberapa tajamnya itu untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.
Baca Juga: Pola Influencer dan Buzzer, Serang Akun Pengkritik Pemerintah usai Diretas
