Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap kendaraan. Hal itu menyusul temuan adanya peningkatan kasus positif Covid-19 dari klaster transportasi umum.
Doni mencatat, berdasarkan data pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dari 944 pasien yang dirawat ternyata komposisi yang terpapar Covid-19 sekitar 62 persen adalah pengguna transportasi umum. Atas temuan itu Doni mengingatkan agar pegawai negeri sipil di sejumlah kementerian dapat mengurangi penggunaan transportasi umum.
"Kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN RB dan juga BUMN, harus membatasi, mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik," kata Doni dalam rapat di Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020).
Belakangan, Doni juga telah mengadakan rapat virtual dengan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rapat tersebut didapatkan data bahwa ada peningkatan penggunaan transpor5wsi kereta sebesar 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu penumpamg per hari. Kenainkkan itu terjadi setelah kebijakan ganjil genap diterapkan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta.
"Angka 3,5 persen ini kelihatan sedikit tapi karena jumlah penumpang yang ada di KRL ini cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong," kata Doni.
Selain di kereta, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di transportasi umum lainnya. Hal itu yang kemudian berdampak terhadap penumpukan orang di satu kendaraan yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Karena itu, Doni meminta agar kebijakan ganjil genap kendaraan dapat dievaluasi.
"Begitu juga transportasi di TransJakarta ada peningkatan 6-12 persen. Nah ini jadi permintaan kami ke pemerintah DKI lakukan evaluasi sehingga upaya kita untuk mengurangi kerumunan ini bisa terlaksana," tandas Doni.
Baca Juga: Dari 88 Orang, Kini 220 Buruh Pabrik Spare Part Mobil Bekasi Positif Corona
