Abai Protokol Kesehatan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Selayaknya Dihentikan

Iwan Supriyatna, Bagaskara Isdiansyah

Sabtu, 05 September 2020 | 09:01 WIB
Abai Protokol Kesehatan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Selayaknya Dihentikan
Ilustrasi Pilkada. (Antara)

Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai KPU dan Bawaslu tak usah ragu menghentikan rangkaian Pilkada Serentak 2020 jika masih banyak ditemukan pendaftaran calon pasangan kepala daerah dengan diiringi arak-arakan pendukungnya mengesampingkan penyebaran Covid-19.

Ray mengatakan, bahwa Pilkada ini bukan jalan memperbanyak klaster covid, sebaliknya bagian dari upaya memulihkan kesehatan masyarakat dan perbaikan ekonomi.

"KPU, Bawaslu dan Gugus Tugas tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan pendaftaran jika memang protokol Covid-19 diabaikan," kata Ray dalam keterangan persnya seperti dikutip Suara.com, Sabtu (5/9/2020).

Ray meminta KPU dan Bawaslu segera melakukan evaluasi lantaran aturan dengan penerapan di lapangan mengenai protokol covid pada Pilkada 2020 berbeda. Apalagi, ini dinilai masih tahapan pendaftaran paslon.

"Mengingat bahwa pendaftaran paslon cakada/cawakada masih akan berlangsung hingga Minggu, 06 September 2020, maka evaluasi sebisa mungkin masih bisa dilakukan oleh KPUD Bawaslu Daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19," ungkapnya.

"Khususnya terkait dengan pengumpulan massa, sejak dari kediaman masing-masing paslon, arak-arakan di jalan dan metode menyampaikan berkas pendaftaran ke KPUD masing-masing," sambungnya.

Lebih lanjut, Ray mengatakan, Pilkada 2020 ini memang penting. Akan tetapi jauh lebih penting adalah kesehatan masyarakat.

Masih ada konvoi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapati pendaftaran calon pasangan kepala daerah dengan diiringi arak-arakan pendukungnya.

baca juga

Dengan begitu ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih gencar mensosialisasikan peraturan pelaksanaan tahanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Karena harus dilaksanakan di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19, maka aturan meniadakan pengumpulan massa pun harus diikuti.

Namun, Tito menemukan masih ada pasangan calon yang tetap membawa massa pendukung saat mendaftarkan diri ke kantor KPU.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi dengan tema Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 melalui video konferensi, Jumat (4/9/2020).

"Kita lihat di beberapa daerah sudah mulai ada yang arak-arakan atau konvoi padahal diaturan tidak boleh ini," kata Tito.

Sebelum memasuki masa pendaftaran, Tito sudah meminta KPU dan Bawaslu serta pihak lainnya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan baru tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun karena masih terjadi, ia menganggap sosialisasi belum berjalan sepenuhnya.

"Kalau ini terjadi mungkin belum tersosialisasi dengan baik," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Naik Sepeda Ontel dan Pakai Lurik, Gibran-Teguh Mendaftar Pilkada Solo

Naik Sepeda Ontel dan Pakai Lurik, Gibran-Teguh Mendaftar Pilkada Solo

Foto | Sabtu, 05 September 2020 | 06:15 WIB

Khofifah Minta Calon Kepala Daerah Tak Libatkan Kerumunan Massa ke KPU

Khofifah Minta Calon Kepala Daerah Tak Libatkan Kerumunan Massa ke KPU

Jatim | Jum'at, 04 September 2020 | 21:03 WIB

Temukan Money Politics Saat Pilkada? Laporkan ke Bawaslu via Daring

Temukan Money Politics Saat Pilkada? Laporkan ke Bawaslu via Daring

News | Jum'at, 04 September 2020 | 20:08 WIB

Terkini

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:50 WIB

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:37 WIB

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

×