Suara.com - Kosovo, sebuah negara mayoritas Muslim di Balkan, pada Jumat (4/9/2020) mengumumkan mengakui kedaulatan Israel. Tak hanya itu, kedutaan besarnya untuk negara Yahudi itu akan dibuka di Yerusalem.
Keputusan itu diumumkan berbarengan oleh Kosovo dan Serbia. Pada dekade pertama 2000an, Kosovo berperang melawan Serbia untuk merebut kemerdekaannya. Tetapi pada pekan ini, berkat bantuan Amerika Serikat, dua negara itu berhasil menormalisasi hubungan ekonomi.
Setelah dibantu AS, kedua negara serempak mengumumkan akan mengakui kedaulatan Israel dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Serbia mengatakan akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Serbia akan menjadi negara Eropa pertama yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, mengikuti jejak Amerika Serikat sekitar tiga tahun lalu. Kedutaan Serbia di Yerusalem akan resmi beroperasi pada Juli 2021.
Sementara Kosovo juga akan mendirikan kedutaannya di Yerusalem. Sebagai gantinya, Kosovo juga akan diakui sebagai negara berdaulat oleh Israel.
Ini adalah kabar gembira bagi Israel dalam bidang diplomasi dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya pada Agustus Uni Emirat Arab mengumumkan mengakui kedaulatan Israel dan akan membuka hubungan diplomatik. UEA menjadi negara Teluk pertama yang mengakui kedaulatan Israel.
Adapun Palestina bereaksi sinis terhadap pengumuman Kosovo dan Serbia itu. Palestina menilai perkembangan ini adalah bagian dari ulah Presiden AS, Donald Trump, agar terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum November mendatang.
"Palestina telah menjadi korban ambisi Donald Trump, yang timnya akan melakukan apa saja, meski harus merusak perdamaian, agar terpilih kembali," tulis Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Twitter.
"Ini sama saja seperti kesepakatan antara UEA - Israel, sama sekali tak ada hubungannya dengan perdamaian di Timur Tengah," lanjut dia.
Baca Juga: Kesepakatan Damai Israel - UEA Dinilai Khianati Islam dan Warga Palestina
