Ia pun menilai Anies tidak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.
"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," kata August.
Anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga kecewa dengan Anies karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan. Ia merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodirnya.
"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Ia lantas meminta Anies memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.
"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," tegas Baco.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies. Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.
"Buat apa kami jadi dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.
Baca Juga: Lahan untuk Makam Jenazah Corona Menipis, Anies: Jangan Spekulasi Dulu