Suara.com - Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama mengaku tidak setuju akan wacana ulama atau penceramah bersertifikat sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Agama.
Dalam jejaring Twitter pribadinya, Tengku Zulkarnain tampak beberapa kali buka suara perihal wacana yang kini sedang banyak diperbincangkan ini.
Lewat akun Twitternya @ustadtengkuzul pada Selasa (8/9/2020), Wakil Sekretaris Jenderal MUI ini kembali bersuara.
Kali ini ia memaparkan model-moder sertifikasi di berbagai negara. Menurut penuturannya, di negara demokrasi lainnya tidak ada namanya sertifikasi Da'i.
"Di negara Demokrasi di luar sana tidak ada sertifikasi Da'i. Mereka bebas," ungkapnya.
Lebih lanjut lagi, Tengku Zulkarnain membandingkannya dengan model sertifikasi di negara tetangga dan negara komunis di dunia.
"Di negara-negara tetangga yang ada adalah registered Da'i, yakni Da'i yang terdaftar," tulis Tengku.
"Sementara di negara-negara komunias, para Da'i di bawah ancaman setiap masa," sambungnya.
Tidak hanya itu, Tengku Zulkarnain lantas bertanya ke pihak Pemerintah Indonesia yang tengah memprogramkan sertifikasi ulama tersebut.
"Nah, NKRI mau pilih model mana?" tanya Tengku Zulkarnain.
Baru sekitar satu jam berselang, cuitan Tengku Zulkarnain yang merespon soal sertifikasi Da'i tersebut telah menembus 146 retweets dan sudah disukai oleh 639 pengguna Twitter.
Tidak hanya itu, cuitan Tengku Zulkarnain ini pun mengundang berbagai reaksi warganet.
"Jadi buat apa misalnya para Da'i nyantri di Pesantren NU, Da'i anggota LDNU, dll serta para sarjana dan Da'i berpengalaman puluhan tahun masih disertifikasi? Oleh Kemenag pula? Apa tidak seperti melecehkan?" timpal Tengku Zul pada warganet yang bertanya penolakannya atas sertifikasi ini.
Dalam cuitan sebelum-sebelumnya, Tengku Zulkarnain juga tampak mengkritisi kebijakan yang seolah-olah menyudutkan ulama atau penceramah.
Tengku: yang Maling Triliunan dari Taipan, yang Disertifikasi Ulama
TERPOPULER
