Rocky Gerung: Angkat Anies Jadi Komandan Penyelesaian Covid-19 Nasional

Suara.com - Akademisi Rocky Gerung mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diangkat menjadi komandan penyelesaian Covid-19 nasional.

Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menilai Anies memiliki program penyelesaian Covid-19 yang bisa digunakan untuk seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Rocku Gerung melalui kanal YouTube miliknya Rocky Gerung Official berjudul 'Rocky Gerung: Angkat 4N1ES Jadi M3NTER1 K0V1D'.

"Mestinya kalau mau efisien, angkat saja Anies Baswedan sebagai komandan penyelesaian covid-19 nasional, Gubernur DKI menyelesaikan Covid-19," kata Rocky seperti dikutip Suara.com, Kamis (10/9/2020).

Rocky menyadari, pilihan mengangkat Anies sebagai komandan penyelesaian Covid-19 nasional akan menimbulkan pertengkaran politik.

Meski demikian, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membela paket proposal penyelesaian Covid-19 yang dibawa oleh Anies.

Usulan yang dibawa Anies untuk lockdown ibu kota negara telah diajukan sejak awal kasus Covid-19 ditemukan.

Namun, usulan tersebut justru ditolak karena adanya kecemburuan persaingan psikologi politik. Alhasil, usulan Anies hanya menjadi bahan olokan semata.

"Konsekuensinya akan terjadi pertengkaran politik, tapi presiden mesti membela proposal Anies yang diajukan 7 bulan lalu kemudian jadi bahan olokan," ungkapnya.

Rocky Gerung menilai, kebijakan Anies dalam melakukan PSBB total akan berakhir sia-sia jika di daerah lain justru masih dilonggarkan.

"Percuma juga Anies lockdown disini tapi di daerah dilonggarkan," tegasnya.

Tarik Rem Darurat

Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.

Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi.

Segala sektor yang sempat diizinkan dengan ketentuan pengurangan kapasitas dan protokol kesehatan lainnya kembali harus ditutup.