Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 menjadi momentum penghematan biaya kampanye oleh para kandidat. Biaya kampanye bisa lebih minim, karena penyelenggara pemilu menganjurkan proses kampanye secara daring dan tak boleh ada kerumunan massa.
Sehingga para peserta Pilkada yang terpilih nanti tidak punya beban utang besar. Pasalnya Pilkada selama ini identik dengan ongkos politik yang sangat besar. Sehingga ketika terpilih, kepala daerah tersebut malah fokus untuk mengembalikan modal uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye.
"(Biaya kampanye murah) Sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih itu tidak merasa berhutang banyak," kata Ghufron dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (11/9/2020).
Ia menyadari pelaksanaan Pilkada itu sejatinya dilakukan untuk memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu Ghufron berharap pemimpin daerah yang terpilih adalah sosok yang memang berintergritas.
Apabila proses Pilkada diwarnai dengan praktik-praktik korupsi, harapan melahirkan kepala daerah yang berintergritas pun mustahil terwujud.
"KPK yakin yang duduk, yang terpilih dengan berbasis biaya tinggi maka yang terpikir akan mengembalikan cost politik," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ghufron memberi masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk bisa membawa Pilkada Serentak 2020 bersih dari praktik-praktik korupsi, sehingga mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas.
"Kalau ini selesai, kami yakin separuh pekerjaan kita memberantas korupsi selesai," pungkasnya.
Baca Juga: Positif Covid 19, Masa Kampanye Heri Amalindo Bisa Berkurang
