Usul Ahok Dicopot dari Komut, Andre Rosiade Malah Diserang soal Kasus PSK

Suara.com - Anggota DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar Basuki Tjahaja Purnma alias Aahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Namun, usulan Andre tersebut justru dibalas serangan isu PSK dari publik.

Awalnya, Andre -- politisi yang belum lama ini membuat kontroversi karena ikut terlibat menggerebek PSK di hotel -- mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok.

Hal itu disampaikan oleh Andre Rosiade melalui akun Twitter miliknya @andre_rosiade.

"Pak Presiden @jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara @basuki_btp sebagai komut @pertamina. Saya usulkan ke pak @jokowi dan pak menteri @erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya," kata Andre seperti dikutip Suara.com, Rabu (16/9/2020).

Alasan Andre meminta Jokowi mencopot Ahok dari jabatan Komut Pertamina lantaran Ahok dinilai telah menimbulkan kegaduhan.

Tak hanya itu, Andre juga menilai kinerja Ahok selama menjadi pimpinan perusahaan plat merah itu biasa-biasa saja.

"Karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja," imbuh Andre.

Cuitan tersebut langsung ramai diprotes oleh publik. Beberapa warganet balik menyerang Andre dengan menyinggung kasus penggerebekan PSK terdahulu.

"Pak @prabowo yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku sdr @andre_rosiade sebagai anggota DPR dari @Gerindra, saya usulkan ke bapak untuk mencopotnya dari kader Gerindra karena suka bikin gaduh. Mosok sekelas DPR cuma bisa gerebek PSK. Lagian kinerja yang bersangkutan juga sangat biasa-biasa saja," cuit @narkosun.

Warganet lainnya juga mempertanyakan kinerja Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI yang ikut mengerebek PSK beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa warganet juga menyinggung fisik Andre sebagai bahan kritik.

"Pak @prabowo yang saya hormati, setelah melihat muka dan perilaku saudara @andre_rosiade sebagai kader @Gerindra, saya usulkan ke bapak dan saudara @sandiuno untuk mencopot saudara @andre_rosiade sebagai kader partai anda, karena menimbulkan kegaduhan dan muka yang bersangkutan juga biasa-biasa saja," tulis @danrem.

"Apakah @andre_rosiade menggrebek dan menjebak PSK di hotel itu relevan dengan tugas anggota @DPR_RI komisi VI?" tanya @syarman59.

Cuitan tersebut langsung dibalas oleh admin Partai Gerindra. Partai di bawah naungan Ketua Umum Prabowo Subianto itu memberikan pembelaan terhadap Andre yang terus menerus diserang publik.

"Kami rasa perbandingan anda tidak apple to apple. Yang dikritik oleh Pak Andre adalah kinerja, bukan fisik. Kritik yang dilayangkan oleh Pak Andre masih relevan, karena beliau adalah anggota Komisi VI DPR RI, yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang BUMN," kata Gerindra.

Meski demikian, Gerindra mempersilakan publik untuk mengkritik Andre dengan kasus penggerebekan PSK. Sebab, hal itu berkaitan dengan kinerja Andre sebagai wakil rakyat.

"Pernyataan ini juga relevan jika digunakan untuk mengkritik kinerja pak Andre. Tidak seperti pernyataan yang kami sanggah, membandingkan kinerja dengan fisik itu sangat tidak relevan," balas admin Gerindra.

Ahok Disorot

Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.

Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicator dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.

Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.

Itulah sebabnya, Ahok menyarankan agar kementerian BUMN dibubarkan.

"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK, Indonesia Incorporation," kata Ahok.

Ahok juga mengungkapkan mayoritas komisaris di Pertamina merupakan titipan.

"Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata dia.