Kebanyakan Panitia Ad Hoc, Jokowi Harus Pimpin Langung Penanganan Covid-19

Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio | Suara.com

Kamis, 17 September 2020 | 19:08 WIB
Kebanyakan Panitia Ad Hoc, Jokowi Harus Pimpin Langung Penanganan Covid-19
Penampilan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai panitia-panitia ad-hoc yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangani pandemi virus corona covid-19 justru membuat kondisi semakin parah.

Pandu mengatakan seharusnya penanganan pandemi covid-19 ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad-hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Harusnya dipimpin oleh Pak Jokowi langsung tanpa membentuk gugus tugas, komite, itu jauh lebih efektif, jadi problemnya adalah adanya panitia-panitia yang sebenarnya tidak tahu tugasnya atau tidak mempunyai kewenangan yang besar, kalau presiden dan kementerian itu sudah punya sistem," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).

Dia menyarankan agar Jokowi langsung menginstruksikan Kementerian Kesehatan sebagai sektor yang memimpin penanganan pandemi ini, bukan BNPB sebagai satuan tugas penanganan covid-19.

"Terlepas dari menterinya, sistem di Kementerian Kesehatan sudah jalan, mereka sudah biasa menghadapi wabah pandemi banyak penyakit yang sudah disiapkan, ketika dialihkan ke gugus tugas nah enggak jalan lagi karena gugus tugas tidak punya apa-apa, apalagi BNPB, BNPB kan tidak punya pengalaman dan wewenang," tegasnya.

Nantinya Jokowi bisa menilai kinerja setiap menteri-menterinya menyelamatkan negara dari krisis kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Itu pembantu presiden semua, kalau pembantunya tidak bisa kerja atau bermasalah kan presiden punya hak prerogatif untuk menggantikan," ucap Pandu.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas setiap kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19.

"Saya pikir-pikir mungkin karena menteri investasi tidak punya kerjaan, karena tidak ada yang investasi di masa pandemi ini, atau pak presiden tidak percaya pada menteri kesehatan, jadi ini ada problem di pemerintahan, nah anggota DPR bisa mengawasi ini," pungkas Pandu.

Diketahui, saat ini Jokowi telah menunjuk sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal

Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal

Kaltim | Kamis, 17 September 2020 | 19:02 WIB

Jumlah OTG Capai 72 Persen, DIY Desak Kabupaten/Kota Buat Shelter

Jumlah OTG Capai 72 Persen, DIY Desak Kabupaten/Kota Buat Shelter

Jogja | Kamis, 17 September 2020 | 18:44 WIB

Kasus Corona Indonesia Didominasi Usai Produktif, dari 19 hingga 45 Tahun

Kasus Corona Indonesia Didominasi Usai Produktif, dari 19 hingga 45 Tahun

News | Kamis, 17 September 2020 | 18:34 WIB

Tangani Covid-19: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, Orang Meninggal Tak Bisa

Tangani Covid-19: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, Orang Meninggal Tak Bisa

Bisnis | Kamis, 17 September 2020 | 18:30 WIB

Gegara Ingin Nginap dengan Selingkuhan, Suami Ngaku Kena Covid-19 ke Istri

Gegara Ingin Nginap dengan Selingkuhan, Suami Ngaku Kena Covid-19 ke Istri

Sumut | Kamis, 17 September 2020 | 19:00 WIB

Terkini

Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran

Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 13:26 WIB

KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?

KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 13:03 WIB

Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran

Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 13:02 WIB

Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim

Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:56 WIB

Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret

Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:55 WIB

Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal

Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:47 WIB

Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS

Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:43 WIB

ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!

ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:39 WIB

Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan

Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:13 WIB

Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat

Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat

News | Rabu, 25 Maret 2026 | 12:05 WIB