REGIONAL:
Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara mengenai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang membuka aib perusahaan minyak negara tersebut.
Ia mengusulkan agar Kementerian BUMN mengganti komisaris jika mereka merasa terganggu dan punya nyali.
Hal itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter miliknya @jansen_jsp.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, jika Kementerian BUMN merasa terganggu dengan segala ocehan Ahok ke publik, maka Kementerian BUMN bisa segera bertindak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti komisaris.
"Jika ucapan pembubaran dan titipan itu dianggap mengganggu dan @KemenBUMN punya nyali adakan saja segera RUPS ganti komisaris. Selesai urusan," kata Jansen seperti dikutip Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Namun, jika Kementerian BUMN tidak memiliki nyali untuk melakukannya, maka Jansen meminta agar kementerian BUMN cukup diam saja.
Ia menilai Kementerian BUMN tak perlu memberikan banyak komentar di publik hingga menyebabkan adanya debat diantara internal Pertamina di ruang publik.
"Jika tidak, diam saja, timbang kalian kebanyakan debat di ruang publik padahal antar kalian," ungkap Jansen.
Jansen meminta masyarakat tidak teralihkan dengan isu buka-bukaan aib Pertamina.
Ia mengajak masyarakat untuk tetap fokus dalam penanganan Covid-19 yang mulai semakin meresahkan di Indonesia.
"Mari tetap fokus Covid-19 teman-teman, ini yang utama," tuturnya.
Ahok Disorot
Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk". Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicators dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
TERPOPULER