REGIONAL:
Suara.com - Kabar soal wacana akan dihapuskannya mata pelajaran sejarah di sekolah belakangan mencuat dan menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon yang tampak menolak dengan keras penghapusan mata pelajaran sejarah.
Lewat jejaring Twitter pribadinya, Fadli menanggapi wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kadung menyebar tersebut.
"Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan @kemendikbud_RI berencana melakukan penyederhanaan kurikulum. Dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tanggal 25 Agustus 2020, disebutkan salah satu bentuk penyederhanaan itu adalah rencana penghapusan mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswi SMK, serta menjadikannya hanya sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa-siswi SMA," tulis Fadli, Senin (21/9/2020).
Meskipun masih sebatas wacana, tetapi Fadli Zon menganggap bahwa hal tersebut sangat tidak tepat. Sebab, pendidikan sejarah dinilai merupakan instrumen pembentukan jati diri, identitas, dan memori kolektif bangsa. Oleh sebab itu, menurut Fadli Zon wacana tersebut harus dibatalkan.
"Meskipun baru berupa wacana, munculnya rencana penghapusan mata pelajaran sejarah sangatlah tidak tepat. Sehingga rencana penghapusan itu harus dibatalkan," sambungnya.
Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa secara normatif, kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat dan tujuan pendidikan nasional.
"Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab," ucap Fadli.
"Nilai-nilai itu sejatinya terangkum di dalam pendidikan sejarah. 'Historia Magistra Vitae', sejarah adalah guru kehidupan," lanjutnya.
Oleh sebab itu, maka Fadli Zon menaruh harap agar Kemendikbud berhati-hati dalam merancang penyederhanaan kurikulum tersebut. Di satu sisi, Fadli Zon sepakat apabila kurikulum dirampingkan agar tidak memberatkan peserta didik.
Namun, menurutnya yang perlu dimatangkan adalah pada subyek mana penyederhanaan itu harus dilakukan. Fadli menilai hal tersebut harus didiskusikan secara luas dan mendalam terlebih dulu.
"Soal strategis penyederhanaan kurikulum ini memang tak sepantasnya didiskusikan diam-diam dan instan. Semuanya harus dilakukan terbuka. 'Stakeholder' pendidikan di Indonesia sangat banyak. Kita semua berkepentingan, mau dibawa kemana pendidikan kita?" tutur Fadli.
"Kita kan sebelumnya tak pernah mendengar Menteri Pendidikan membentuk tim penyederhanaan kurikulum atau menggelar diskusi publik terkait persoalan itu. Kemana kemudian tiba-tiba bisa beredar draf penyederhanaan kurikulum semacam itu?" lanjutnya.
Lebih lanjut lagi, Politisi Gerindra ini mengaku senang pihak Kemdikbud sudah mengklarifikasi rencana penghapusan pelajaran sejarah tidaklah benar. Menurut Fadli, Nadiem Makarim bisa belajar dari pengalaman pembentukan Komisi Pembaruan Pendidikan yang pernah dibentuk oleh Daoed Joesoef pada masa awal jabatannya sebagai Mekdikbud tahun 1978 silam.
Menurut Fadli, pengubahan kurikulum yang sifatnya penting semacam itu sejak awal memang harus dilakukan secara terbuka agar perkembangannya bisa diikuti masyarakat.
"Sehingga masyarakat tidak tiba-tiba disodori perubahan-perubahan drastis yang proses perumusan serta perdebatannya tak pernah mereka ikuti," ujar Fadli.
TERPOPULER
