Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada Desember mendatang, dan keputusan itu disetujui DPR.
Menurut Netty, kehadiran Perppu terakit pelaksanaan Pilkada di masa pandemi penting untuk memastikan keselamatan rakyat dari ancaman penularan Covid-19.
"Jika Pilkada tidak bisa ditunda maka penerbitan Perppu Pilkada di masa pandemi sangat mendesak. Peraturan yang ada tidak mencukupi untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada menjamin keselamatan rakyat. Kita tidak ingin Pilkada jadi horor," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).
Netty memandang peraturan yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk mendisiplinkan peserta pemilu, partai politik maupun masyarakat sebagai pemilih. Terbukti, pelanggaran protokol kesehatan banyak terjadi saat tahapan pendaftaran bakal calon. Dari tahapan tersebut bahkan tidak sedikit bacalon yang positif terinfeksi corona.
Karena itu, lanjut Netty, peraturan semacam Perppu sangat diperlukan guna memastikan penerapaan Pilkada serentak dengan protokol kesehatan yang ketat terlaksana dengan memiliki aturan tegas.
"Jika sudah menyangkut emosi massa, kita tidak yakin bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, harus ada Perppu yang tegas mengatur pelaksanaan pilkada. Buat sanksi pembubaran kegiatan, bahkan diskualifikasi bagi paslon yang melanggar," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR bersama penyelenggara pemilihan umum menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap berlanjut pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang enggan menunda Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Kesepakatan penyelenggaraan pilkada berlanjut itu merupakan poin pertama kesimpulan rapat yang dilaksanakan antara Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu dan DKPP pada Senin kemarin.
"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih trekendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmber 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).
Dalam kesimpulan rapat Komisi II DPR, sekaligus juga meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPY Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam, khususnya ditekankan pada pengaturan di beberapa poin.
Selanjutnya, Komisi II DPR juga meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran.
Adapun poin terakhir dalam kesimpulan ialah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran Pilkada. hal itu untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 di Pilkada.
TERPOPULER
