Soal Polemik Pilkada 2020, Ketua DPP PKS: Desakan Masyarakat Harus Didengar

Rabu, 23 September 2020 | 13:18 WIB
Soal Polemik Pilkada 2020, Ketua DPP PKS: Desakan Masyarakat Harus Didengar
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 masih menuai pro dan kontra. Kali ini, giliran Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang ikut buka suara menyarankan agar pelaksanaan Pilkada ditunda saja.

Pasalnya, menurut Mardani kini kian banyak desakan dari masyarakat sipil terkait penundaan Pilkada. Hal ini tentu saja harus didengar oleh Pemerintah selaku pihak yang berwenang mengambil keputusan.

"Desakan masyarakat sipil terkait penundaan Pilkada serentak 2020 harus amat didengar," tulisnya lewat akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (22/9/2020).

Menurut Mardani, keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang menjadi prioritas. Politisi PKS ini mengatakan Pilkada 2020 baiknya memang diundur apabila kondisi kasus infeksi covid-19 kian bertambah.

"Keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang harus menjadi prioritas. Baiknya Pilkada 2020 ditunda jika kondisi kasus infeksi Covid-19 masih terus bertambah," lanjutnya.

Cuitan Mardani Ali Sera Soal Pilkada Serentak 2020 (Twitter/@mardanialisera)
Cuitan Mardani Ali Sera Soal Pilkada Serentak 2020 (Twitter/@mardanialisera)

Dalam cuitan lainnya, Mardani juga menuturkan bahwa Pilkada lebih baik ditunda apabila Pemerintah tidak mengeluarkan aturan tegas dan menegakan disiplin yang ketat.

Lebih lanjut lagi, Mardani juga menyoroti kasus pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September silam yang dinilai amburadul.

"Semakin tingginya positive rate covid-19 di Indonesia dan dari pendaftaran peserta 4-6 September yang amburadul. Sudah selayaknya ada alternatif kebijakan yang lebih baik untuk keselamatan masyarakat," jelasnya.

Tidak hanya itu saja, Ketua DPP PKS ini juga mengatakan bahwa perangkat aturan pemerintah saja tidak cukup untuk memaksa pasangan calon dan masyarakat untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pecegahan Covid-19.

Baca Juga: Terima Masukan, Tapi Jokowi Ingin Pilkada Berjalan di Masa Pandemi

Kecuali apabila Pemerintah mampu bertindak tegas dan lugas dengan membuat membuat aturan dengan paradigma Covid-19.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI