Istana Respons Maklumat FPI Cs: Mending Gabung daripada Boikot Pilkada

Agung Sandy Lesmana | Ummi Hadyah Saleh
Istana Respons Maklumat FPI Cs: Mending Gabung daripada Boikot Pilkada
Warga berkumpul mengantar pasangan bakal calon kepala daerah di Kabupaten Bulukumba / Foto: Istimewa

"Saya kira daripada boikot lebih baik berperan aktif untuk membantu pengawasan terhadap pelaksanaann protokol kesehatan dalam pilkada serentak nanti," kata dia.

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menanggapi ancaman dari sejumlah ormas seperti FPI, GNPF Ulama dan PA 212 yang menyerukan untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Dia menganggap, seruan penolakan terhadap Pilkada yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) terlalu berlebihan. Daripada menolak pesta demokrasi lima tahunan ini, Donny menyarankan agar para ormas ini membentuk Satgas untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada.

"Jadi saya kira tidak perlu boikot. Kalau ingin berkontribusi terhadap agenda bangsa ini yang penting, maka lebih baik membentuk Satgas untuk membantu pemerintah untuk mengawasi pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah tim suksesnya dan sebagainya," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/9/2020).

Donny mengingatkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 untuk membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada serentak dibanding mengeluarkan maklumat.

Baca Juga: Jokowi Enggan Tunda Pilkada 2020, FPI: Semoga Dibalas Allah SWT

"Saya kira daripada boikot lebih baik berperan aktif untuk membantu pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dalam pilkada serentak nanti," kata dia.

Tak hanya itu, Donny menegaskan pemerintah tetap menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Namun penyelenggaran Pilkada serentak tetap menerapkan protokol kesehatan dengan penindakan yang tegas.

"Prinsipnya pemerintah tetap menyelenggarakan tetap menjalankan protokol kesehatan yang disertai dengan pengawawasan dan penindakan yang tegas," katanya.

Sebelumnya, kelompok ormas Islam yang terdiri FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan maklumat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pernyataan itu respons atas keputusan pemerintah yang menolak penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sah! Pilkada Balikpapan Lawan Kotak Kosong

Maklumat itu turut ditandatangani oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS