Infografis
Suara.com - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf kembali diminta menyampaikan paparan di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 75. Kali ini soal visinya tentang "Abrahamic Faiths Initiative" (Prakarsa Agama-agama Ibrahimiyah).
Siaran pers PBNU yang diterima, Kamis (24/9/2020) menyebutkan Gus Yahya dijadwalkan tampil untuk kedua kalinya dalam perhelatan yang sama, Jumat, 25 September 2020, pukul 09.00 pagi waktu New York atau pukul 20.00 WIB
Pada Rabu (23/9/2020), lalu, Gus Yahya telah menyampaikan presentasi tentang hak asasi manusia di Sidang Majelis Umum PBB yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Kali ini, forum diprakarsai oleh International Religious Freedom or Belief Alliance (Aliansi Internasional untuk Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan), yaitu suatu aliansi internasional yang dibentuk pada 7 Februari 2020.
Aliansi tersebut beranggotakan 27 negara yang berkomitmen kepada kebijakan-kebijakan untuk menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, baik di dalam negeri masing-masing maupun di internasional, di antara Albania, Bosnia dan Herzegovina, Belanda, Republik Ceko, Inggris, Brasil, Kolombia.
Dalam forum tentang HAM, Gus Yahya menegaskan bahwa dunia Islam harus berintegrasi secara damai dan harmonis dengan masyarakat dunia seluruhnya.
"Tidak boleh lagi ada persepsi persaingan, apalagi permusuhan, antara dunia Islam melawan dunia Barat atau lainnya. Saat ini kita sedang menyaksikan proses bergeraknya seluruh masyarakat dunia menuju terbentuknya satu peradaban global yang tunggal dan saling bercampur. Tanpa integrasi damai, yang akan terjadi pastilah konflik universal yang berbahaya sekali," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Untuk itu, kata Gus Yahya, masyarakat global membutuhkan konsensus tentang nilai-nilai keadaban bersama (shared civilisational values) sebagai basis integrasi.
Menurut dia, konsensus itu harus tercipta tidak hanya pada tingkat kepemimpinan politik atau pemerintahan saja, tapi harus sungguh-sungguh membumi di tingkat masyarakat atau akar rumput.
Baca Juga: Pidato BTS di Sidang Umum PBB Bikin Haru
Dengan demikian, aktor-aktor masyarakat sipil seperti organisasi-organisasi masyarakat yang independen harus diberi peran utama dalam rangka mengupayakan konsensus melalui gerakan sosial yang efektif.
