Acara KAMI dan Gatot Cs Dibubarkan, Komnas HAM Diminta Turun Tangan

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 29 September 2020 | 13:51 WIB
Acara KAMI dan Gatot Cs Dibubarkan, Komnas HAM Diminta Turun Tangan
Mantan Panlima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo. [Beritajatim.com]

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Said Salahudin, menilai pembubaran acara Silaturrahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya pada Senin (28/9/2020) telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Acara tersebut dengan tema 'Mengantisipasi Bangkitnya Komunisme Gaya Baru’

"Pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya merupakan tindakan yang tidak demokratis. Aksi itu dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia," kata Said dalam keterangannya, Selasa (29/9/2020).

Menurut Said, aksi sweeping hingga pembubaran oleh aparat kepolisian terhadap acara KAMI yang dihadiri juga oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah mengoyak tiga pondasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

"Yaitu freedom of association atau hak dan kebebasan berserikat, freedom of assembly hak untuk berkumpul, dan freedom of expression hak serta kebebasan untuk menyatakan pendapat," ungkapnya.

Ia justru berpendapat hak-hak tersebut seharusnya bisa difasilitasi oleh negara. Apalagi, kata dia, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun.

Sementara itu, terkait gerakan KAMI, Said menilai itu merupakan pembebasan sistem kenegaraan dari kungkungan struktur pemerintahan yang tidak adil.

"Kalau tidak setuju dengan pemikiran KAMI, maka kelompok masyarakat itu boleh saja menyuarakan penolakan lewat berbagai cara. Melalui aksi demonstrasi pun boleh. Tetapi tidak semestinya diikuti dengan aksi persekusi," tuturnya.

Said pun membandingkan acara KAMI dengan penyelenggaraan PIlkada 2020 yang tetap digelar meski pandemi Covid belum reda. Ia mempertanyakan, mengapa perlakuan terhadap acara KAMI dan Pilkada berbeda.

"Karena adanya perbedaan perlakuan itulah saya mendorong Komnas HAM untuk turun tangan atas kasus kegiatan KAMI di Surabaya," tandasnya.

baca juga

Pembelaan Polisi

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penghentian acara Silaturrahmi Akbar KAMI di Gedung Jabal Nur, Jambangan Surabaya, dilakukan demi keselamatan masyarkat.

Penghentian acara tersebut oleh polisi juga sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya, Truno menyebut aturan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020.

Kemudian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020, serta Peraturan Walikota (Perwali) juga Peraturan Bupati (Perbub) di seluruh Jawa Timur, bahwa setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang wajib dilakukan adanya asesmen.

"Asesmen di sini adalah, untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, melakukan rapid, kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan masker." kata Truno, Senin (28/9/2020) ditemui di Polda Jatim.

Truno menjelaskan, terkait dengan kegiatan yang sifatnya lokal 14 hari sebelumnya. Untuk kegiatan yang sifatnya nasional 21 hari sebelumnya.

"Kita ketahui dari beberapa yang kita lihat surat-surat administrasi itu baru diberikan tanggal 26 September atau baru 2 hari lalu," bebernya.

Selain itu, Kombes Trunoyudo mengatakan, dengan mendasari Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2017, tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik.

Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, dimana penyelenggara wajib meminta ijin keramaian. Namun dalam hal ini kegiatan tersebut tidak memiliki ijin sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ngaku Polisi Rampas Harta Pemotor, Pria Asal Madiun Ditangkap Polres Bantul

Ngaku Polisi Rampas Harta Pemotor, Pria Asal Madiun Ditangkap Polres Bantul

Jogja | Selasa, 29 September 2020 | 12:41 WIB

Refly Harun: Pembubaran Deklarasi KAMI Menunjukkan yang Berseberangan Takut

Refly Harun: Pembubaran Deklarasi KAMI Menunjukkan yang Berseberangan Takut

News | Selasa, 29 September 2020 | 11:57 WIB

Polisi Bubarkan Acara KAMI di Surabaya, Fadli Zon: Persekusi Demokrasi

Polisi Bubarkan Acara KAMI di Surabaya, Fadli Zon: Persekusi Demokrasi

News | Selasa, 29 September 2020 | 13:02 WIB

4 Fakta Peristiwa Pembubaran Acara KAMI bersama Gatot Nurmantyo di Surabaya

4 Fakta Peristiwa Pembubaran Acara KAMI bersama Gatot Nurmantyo di Surabaya

Jatim | Selasa, 29 September 2020 | 10:09 WIB

Gatot Nurmantyo Berat Jadi Calon Presiden, Ini Kata Pengamat Politik

Gatot Nurmantyo Berat Jadi Calon Presiden, Ini Kata Pengamat Politik

News | Selasa, 29 September 2020 | 12:43 WIB

Terkini

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 06:42 WIB

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Simulasi Gaji UMP 2027 Berbagai Skenario: Naik 5% Sampai 9,5% Jadi Berapa?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:21 WIB

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Xiaomi Siapkan HP Layar Lebar 16:9, Desainnya Beda dari Smartphone Biasa

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:15 WIB

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Skema Penghitungan UMP dan UMK 2027, Bakal Naik Banyak?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:06 WIB

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Jangan Simpan di Sembarang Toples! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Bubuk Matcha Jadi Hambar dan Pahit

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

4 Cara Memblokir Pengguna WiFi IndiHome yang Tidak Dikenal, Koneksi Internet Kembali Ngebut

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 06:05 WIB

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Bareskrim Bongkar Dua Kasus TPPU, Sita Rp28 Miliar dan 120 Ribu Liter Solar

Foto | Selasa, 17 November 2026 | 06:00 WIB

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

AS Gunakan Teknologi Drone untuk Modifikasi Cuaca, Lebih Efektif Dibanding Pesawat?

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 05:35 WIB

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

×