Suara.com - Komisi III DPR mengkritisi Kapolri Jenderal Idham Azis terkait Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Penggunaan diksi Pam Swakarsa dianggap sensitif lantaran mengingatkan pada kejadian tahun 1998.
Anggota Komisi III Arteria Dahlan mengatakan pada zamannya, Pam Swakarsa juatru dikenal sebagai pihak yang kontra terhadap kelompok reformasi. Karena itu, kata Arteria, perlu sosialisasi dari kepolisian terhadap diksi Pam Swakarsa.
"Diksi Pam Swakarsa ini bagi kita-kita pak mengikuti dan mengalami peristiwa '98 pak, ini memang agak sensitif pak. Karena Pam Swakarsa zaman dahulu dipakai untuk menggebuk pak, aksi-aksi dan kegiatan demokrasi. Kalau dihadirkan kembali mungkin juga harus dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi," kata Arteria dalam rapat Komisi III dengan Kapolri, Rabu (30/9/2020).
Hal serupa juga diminta oleh Anggota Komisi III Habiburokhman. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai Perkap terkait Pam Swakarsa malah mengulang seperti peristiwa tahun 1998.
"Soal konsep tentu kita menentang kalau Pam Swakarsa ini seperti '98 itu untuk melawan kelompok reformasi, sebagian bersenjata jelas ya. Kami juga waktu itu ada di lapangan, diblok Pam Swakarsa terjadi bentrokan dan lain lain sebagainya, itu konsep," kata dia.
Ia sekaligus meminta agar Kapolri dapat mencari opsi untuk mengganti nama Pam Swakarsa dengan istilah lain demi mengindari persepsi publik terhadap peristiwa masa lalu.
"Soal nama saya pikir alangkah banyak nama lain, kenapa harus pakai Pam Swakarsa?. Bisa pakai nama lain yang tidak menimbulkan trauma bagi kita," kata Haibuburokhman.
