Suara.com - Presiden Jokowi berkukuh tetap menggelar Pilkada serentak di banyak daerah tahun 2020, meski pandemi virus corona covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Hal itu tak hanya menimbulkan kekhawatiran mengenai protokol kesehatan yang mudah dilanggar, tapi juga massifnya penyebaran hoaks.
Sebab, pandemi secara tak langsung erat terkait susahnya masyarakat mendapat informasi benar.
Namun, Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengatakan kekhawatiran tersebut bukan tanpa solusi.
Ia mengatakan, persebaran hoaks, terutama yang memakai medium media massa pada masa Pilkada 2020, bisa ditangkal melalui peran pengawasan aktif oleh publik.
"Memang, peran publik harus mengontrol, laporkan misalnya bila ada temuan-temuan manipulasi kepada Dewan Pers," kata Suwarjono dalam diskusi daring AJI ngopi online bareng VOA dengan tema 'Mengupas Jurnalisme Pengecekan Fakta Dalam Menopang Indrustri Media', Kamis (1/10/2020).
Secara teknis, kata Suwarjono, terdapat tahapan yang mudah ditempuh publik bila menemukan informasi meragukan terkait pilkada.
Tahap pertama, publik bisa memverifikasi informasi itu ke sumber publikasinya, semisal media massa.
Tahap kedua, bila produsen berita itu tidak memberikan tanggapan, publik bisa mengadukannya ke Dewan Pers RI.
Baca Juga: Bela Nelayan, AJI Makassar dan WALHI Sulsel Diserang Konten Palsu
"Dewan Pers saya kira akan merespons secara baik, karena banyak alat untuk menerima laporan. Misalnya via email, WhatsApp. Dewan Pers akan memeriksa pengaduan itu sesuai tingkat keparahannya," kata Suwarjono.
Dalam forum yang sama, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika, mengatakan, jawaban atas massifnya pemberitaan yang tak jelas adalah kemampuan literasi publik itu sendiri.
"Literasi publik soal bagaimana secara mandiri mampu memilih materi-materi pemberitaan yang misleading, misinformasi," kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, publik juga bisa secara mandiri menentukan pilihan mana pemberitaan serta media massa yang berkualitas dan sebaliknya.
"Kita sebagai publik, sebagai warganet, yang pada akhirnya menjadi jawaban tentang hal itu. Publik lah yang bisa menyelamatkan banjir misinformasi-misinformasi ini," sambungnya.
