Suara.com - Kemunculan kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia langsung menjadi kekuatan baru, setidaknya dari sisi pembentukan opini.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, gerakan koalisi aksi yang dideklarasikan oleh Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, dan kawan-kawannya itu, menjadi perhatian elit politik.
Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI Jenderal (purn), menjadi yang paling banyak dibicarakan -- termasuk diserang -- ketimbang kawan-kawannya.
Kepada mereka yang menyerang Gatot, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain yang sejak awal berdiri di pihak KAMI, menilai tidak fair. Gatot mestinya jangan dijadikan musuh hanya karena secara politik tidak berada di barisan pendukung pemerintah.
"Jenderal Gatot itu seorang jenderal bintang 4. Tidak diragukan dedikasi dan perjuangannya untuk NKRI. Beliau Panglima TNI di era Jokowi. Jika sekarang beliau tidak mendukung Pak Jokowi itu biasa di negeri demokrasi. Kenapa pendukung rezim memusuhi beliau. Apa mereka merasa tinggal di Korut?" kata Tengku.
Kegiatan politik KAMI di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2020) dibubarkan polisi karena dianggap tak punya izin, selain itu juga karena kekhawatiran terjadi penyebaran Covid-19. Rencana deklarasi KAMI di Kota Surabaya pun ditolak kelompok masyarakat.
Tengku menilai perlakuan terhadap kegiatan KAMI juga tidak fair jika membandingkannya dengan kondisi di dalam transportasi publik yang sebagian tidak menjalankan protokol kesehatan.
"KAMI dilarang alasannya Covid. Bagaimana dengan angkot yang penumpangnya duduk dempet...? Pesawat terbang dan lain-lain...? Hadeeeuuh... " kata Tengku.
Acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu, 30 September 2020, yang dihadiri Gatot Nurmantyo serta sejumlah purnawirawan diprotes sekelompok orang. Peristiwa itu diwarnai kericuhan.
"Ada purnawirawan TNI melakukan upacara tabur bunga memperingati kekejaman PKI kok ada yang demo menentangnya? Apa mereka anak cucu PKI?" kata Tengku.
"Apa hubungannya dengan Ruang Guru yang menuliskan pemberontakan G30S/PKI sampai sekarang belum jelas pelakunya? Kyai, santri, dan TNI banyak korban PKI," Tengku menambahkan.
Istana sebut KAMI sekumpulan kepentingan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko menilai gerakan KAMI merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2020).
Moeldoko mengatakan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas, menurutnya dinamika politik selalu berkembang.
TERPOPULER
