Bulan Depan, KPU Bakal Simulasi Pemungutan Suara untuk Pasien Covid-19

Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya bakal melakukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 untuk pemilih yang dinyatakan positif virus Corona (Covid-19). Rencanannya simulasi tersebut bakal berlangsung pada November 2020.

Viryan mengatakan pihaknya memastikan seluruh pemilih yang ada di wilayah pemilihan bakal mendapatkan pelayanan yang sama, termasuk bagi pasien Covid-19. Simulasi itu akan dilakukan untuk melihat kondisi apabila pasien Covid-19 ikut mencoblos meski tidak ke TPS.

"Kami nanti katakanlah bulan November coba membuat simulasi bukan hanya pemungutan suara di TPS tapi bagaimana pemungutan suara untuk pasien Covid-19," kata Viryan dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (8/10/2020).

Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan hak memilih tidak akan hilang di tempat-tempat layanan kesehatan.

"Kesehatan rumah sakit yang menjadi tempat karantina warga yang terinfeksi Covid-19 kita layani dengan baik, poin pentingnya itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tanpa harus berkumpul di TPS bukan berarti mengurangi kualitas demokrasi. Asalkan ada pihak yang mengawasi dalam proses penyerahan suara dari pemilih itu.

Berjalan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) membuat momen pencoblosan suara dikhawatirkan bakal menjadi klaster baru penularan virus. Khoirunnisa menganggap ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari pemungutan suara itu sendiri.

"Jadi bukan berarti kalau kita tidak datang langsung artinya kualitas demokrasinya akan semakin menurun," kata Khoirunnisa dalam sebuah diskusi, Kamis (8/10/2020).

Khoirunnisa mencontohkan pemungutan suara tetap bisa berjalan meskipun tidak perlu datang ke TPS. Semisal dengan memanfaatkan layanan pos ataupun dengan kotak suara keliling.

Langkah tersebut bisa dilakukan dengan menyertakan peningkatan pengawasannya.

"Saya rasa tidak akan mengurangi kualitas demokrasi," ujarnya.