Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada pihak yang mensponsori aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berlangsung pada Kamis (8/10/2020).
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menganggap pernyataan Airlangga tersebut justru tidak akan mengubah keadaan menjadi membaik.
Amiruddin mengatakan gelombang unjuk rasa sudah diprediksi sedari awal. Bahkan pihak Komnas HAM pun mewanti-wanti kepada setiap lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam setiap membuat regulasi.
Kalau akhirnya unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan terjadi, maka menurutnya setiap pimpinan negara atau lembaga dan instansi itu bisa membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat yang menolak pengesahan undang-undang.
"Itu yang penting. Jadi bukan lagi melontarkan tuduhan-tuduhan itu tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik," kata Amiruddin dalam siaran secara virtual, Kamis (10/8/2020).
Ketimbang melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak penting, Amiruddin menilai seharusnya pimpinan DPR RI ataupun menteri terkait segera membuka ruang berkomunikasi sebelum kerusuhan unjuk rasa semakin membesar dan meluas.
Selain itu, ia juga berpesan kepada Airlangga untuk menjelaskan secara rinci terkait isi UU Ciptaker kepada publik sehingga bisa menjawab beragam pertanyaan yang beredar di tengah masyarakat.
"Nah Pak Menko Perekonomian seharusnya berbicara kepada publik menjelaskan sejelas-jelasnya apa isi UU ini sehingga persepsi yang ada di masyarakat juga bisa terkonfirmasi. Jadi kalau mau mengeluarkan statement seperti tadi itu kan tidak membuka ruang untuk komunikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena di sponsori oleh seseorang.
Baca Juga: Tiga Jurnalis Mahasiswa Dilaporkan Hilang saat Liput Demo di Istana
Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19.
