Infografis
Menanggapi penolakan terhadap UU yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak ada pemerintah yang menginginkan rakyatnya hidup sengsara.
"Tepatnya tidak ada ada satu pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja," kata Mahfud di kantornya, Kamis (8/10/2020), malam.
Menurut Mahfud, UU Cipta Kerja dibuat sebagai respon atas keluhan terhadap pemerintah yang dianggap lamban dalam menangani proses perizinan usaha. Sebab, lantaran peraturan selama ini dinilai tumpang tindih sehingga birokrasi pun berbelit.
Selama proses RUU sampai disahkan menjadi UU, katanya, melewati pembahasan yang melibatkan DPR, pemerintah, dan serikat buruh.
Jalur MK
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan uji materi ke Mahkamah Konstitus merupakan cara yang tepat dilakukan jika masyarakat keberatan dengan UU Cipta Kerja.
"Saya membayangkan uji materi merupakan jalan yang paling pas, karena uji materi menjadi ajang pembuktian dan pada saat yang sama dilakukan tekanan publik. Apapun pilihan tekanan publik sepanjang tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan," ujar Zainal dalam pernyataan sikap bersama pada (Antara, Rabu 7 Oktober 2020), menyikapi gelombang protes dari masyarakat.
Tetapi, menurut pendapat Tengku, yang menjadi masalah banyak kalangan merasa pesimistis dengan Mahkamah Konstitusi.
"Masalahnya banyak pihak dan rakyat tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Nanti hanya diterima gugatan beberapa pasal. Pasal-pasal lain jalan terus. Padahal keinginan sudah jelas tolak UU Cipta Kerja," kata Tengku dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial yang dikutip Suara.com, Kamis (8/10/2020).
Baca Juga: UU Ciptaker Ditolak Rakyat, Mahfud: Tak Ada Pemerintah Mau Menyengsarakan
Tengku sendiri meragukan hakim konstitusi benar-benar bisa memutuskan perkara dengan adil bagi masyarakat kecil.
