Mereka menilai penghentian kehamilan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan tetapi masalah hak-hak perempuan.
"Organisasi perempuan sangat kritis terhadap rencana tersebut karena pemerintah masih mempertahankan kebijakan yang menganggap perempuan sebagai pihak yang perlu dikontrol, bukan individu yang berhak memutuskan kesehatan seksual dan reproduksinya," kata Oh Kyung-jin, koordinator Korean Women's Associations United.
TERPOPULER
