Suara.com - Aparat keamanan dan Satpol PP melakukan tindak kekerasan terhadap warga saat mengeksekusi lahan warga di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu (14/10/2020).
Tokoh masyarakat Pubabu Besipae Niko Manao, ketika dikonfrimasi membenarkan tindakan represif yang dilakukan Pemprov NTT dan aparat keamanan dalam sengketa lahan warga tersebut.
“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” kata Niko Manao saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).
Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi kekerasan fisik terhadap warga yang dilakukan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut. Namun warga menolak dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya, sehingga berujung pada bentrok fisik.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu-ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," ujarnya.
Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut.
Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil.
Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas ke tanah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut namun ia membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu Besipae.
“Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat,” katanya.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, konflik memperebutkan lahan antara Pemerintah Provinsi NTT dan warga Pubabu Besipae juga terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu. (Antara)
TERPOPULER
