Suara.com - Perdana Menteri Thailand (PM) Prayut Chan-o-cha, mengadakan rapat darurat dengan parlemen setelah terus menerus dirongrong demonstran pro-demokrasi.
Menyadur Channel News Asia (CNA), Senin (19/10/2020), Prayut meminta sesi khusus untuk bertemu parlemen yang sejatinya sedang menjalani masa reses.
Permintaan Prayut datang selepas aksi unjuk rasa kembali meletus di Thailand pada Senin (19/10/2020). Para demonstran menyerukan pengunduran diri Prayut, pembebasan aktivis yang dipenjara, dan reformasi monarki.
Puluhan ribu pengunjuk rasa yang sebagian besar kaum muda telah turun ke jalan dalam sepekan terakhir untuk menentang dekrit darurat yang melarang pertemuan lebih dari empat orang.
Polisi mengatakan sekitar 20.000 orang melakukan protes di seluruh ibu kota pada Minggu, meskipun para aktivis dan media lokal memperkirakan kerumunan yang jauh lebih besar.
"Kami mendukung pembukaan sesi luar biasa untuk menyelesaikan konflik ini," katanya kepada wartawan, memperingatkan pengunjuk rasa untuk tidak melanggar hukum.
"Saya meminta pengunjuk rasa berunjuk rasa secara damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu," tambahnya.
Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu menyerukan pengunduran diri Prayut--mantan panglima militer dan dalang kudeta 2014--dari posisi Perdana Menteri.
Para demonstran yang mayoritas digerakan mahasiswa, juga meminta penulisan ulang konstitusi yang dirancang rezim militer.
Baca Juga: Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org
Prayut dan orang-orangnya dianggap telah mencurangi pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.
Lebih jauh, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.
![Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha [AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/02/07/o_1b8akrvgf1s0i1a9kkfn19ri1rc0a.jpg)
Mereka menginginkan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik.
Gerakan tersebut tampaknya mendapatkan daya tarik di seluruh negeri dengan protes yang lebih kecil terjadi pada Minggu dari Phuket di selatan hingga Khon Kaen di timur laut.
Aksi unjuk rasa ini telah mendapatkan momentum sejak Juli, tetapi meningkat tajam pekan lalu setelah sekelompok pengunjuk rasa mengepung iring-iringan mobil kerajaan dan memberikan "salam demokrasi" tiga jari.
Salam tiga jari merupakan gerakan yang dipinjam demonstran Thailand dari film "Hunger Games". Gerakan itu bermakna perlawanan rakyat terhadap kekuasaan tiran.
Prayut telah melakukan berbagai cara untuk meredam demonstrasi besar-besaran dan melindungi kerajaan. Tindakan represif juga telah dilakukan dengan menangkap para aktivis.
Dua aktivis saat ini menghadapi dakwaan di bawah undang-undang yang jarang digunakan yang melarang "kekerasan terhadap ratu" dan menghadapi hukuman maksimum seumur hidup jika terbukti bersalah.
Tindakan negara juga semakin keras terhadap para demonstran. Pada Jumat (16/10/2020), pemerintah Thailand menurunkan polisi anti huru hara.
Mereka menggunakan meriam air dan taktik senjata kuat lainnya untuk memukul mundur pengunjuk rasa. Langkah itu memicu kemarahan yang lebih luas.
Prayut memperingatkan pada hari ini, bahwa pemerintah perlu melindungi monarki.
"Ini adalah tugas semua orang Thailand," katanya kepada wartawan.
