Momen lain yang disebutkan Ulil, waktu dua ormas Islam besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, meminta agar pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2020 ditunda karena pandemi, Presiden Jokowi tak peduli.
"Ia jalan terus, as if nothing happens," kata Ulil.
Momen terakhir: Presiden Jokowi meninggalkan ibu kota ketika buruh dan mahasiswa demo atas pengesahan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). "Yang ironis, Presiden pergi ke Kalteng untuk, antara lain, melakukan hal yang begitu remeh: menengok bebek," katanya.
Menurut Ulil momen-momen tersebut menegaskan komunikasi politik yang dilakukan Presiden amat buruk. "Buruk sekali."
Menilai serangkaian tindakan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, sejak November tahun 2019, Ulil melihat suatu pola yang relatif ajeg, yaitu: "Presiden makin terputus dari realitas masyarakat. Dia hanya mau peduli pada ambisi-ambisi besarnya."
Jika Presiden Jokowi bersikap seperti ini terus-menerus sampai akhir jabatan, Ulil khawatir dia hanya akan mencicil secara akumulatif ketidak-percayaan publik dari waktu ke waktu. Itu sebabnya, Ulil menyarankan siapapun yang ada di lingkaran dalam Presiden, harus ada yang mengingatkan. "Ini ndak bener."
"Pak Jokowi, plis bersikaplah lebih rendah hati. Dengarkan suara orang-orang yang memprotes kebijakan Anda. Tak ada gunanya mengejar ambisi untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang ambisius, tapi mengabaikan suara publik. Nuwun sewu, Pak Presiden."
Jokowi menegur semua menterinya terungkap setelah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga: Usai Debat dengan Ulil Soal Revolusi, Rustam Kembali Didebat Partai Socmed
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," kata dia.
Moeldoko mengatakan kini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasi untuk menyampaikan pesan supaya benar-benar sampai ke masyarakat.
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
