Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain membuat polling di media sosial Twitter untuk menjaring respons publik terhadap kebijakan pemimpin.
"Pooling. Pertanyaan: Masih wajibkah kita mendengarkan titah pemimpin yang "budeg" terhadap aspirasi rakyatnya...? (Boleh tuliskan juga komentar anda)," katanya.
Hingga Sabtu (24/1/0/2020), jam 6.31 WIB, diperoleh jawaban: wajib sebanyak 17.7 persen dan tidak wajib 85.3 persen.
Tetapi sejumlah netizen justru menyoroti bukan pada isi pollingnya, melainkan cara Tengku menuliskan kata polling.
"Zul, yang benar POLLING bukan POOLING. POLL dengan POOL itu sangat beda makna," kata politikus Ferdinand Hutahaean.
Catatan kedua yang diutarakan Ferdinand mengenai pertanyaan yang disampaikan Tengku dalam polling, "sungguh tak patut dari seorang ulama kecuali dari tukang sabung ayam. Seorang ulama mestinya meluruskan, menegur yang salah bukan memprovokasi pembangkangan. Zul profesinya sebagai apa?"
Prof. Yusuf L. Henuk melalui akun Twitter @ProfYLH juga ikut mengomentari kesalahan tulis itu. Dia jadi makin ragu dengan pendidikan Bahasa Inggris Tengku di USU.
"Karena tak bisa bedakan kata "POOLING"="KOLAM" tentu beda jauh dari "POLLING"="PILIH." Jadi benar sekali sanggahan Ferdinand. Bisa klarifikasi balik UTZ?"
Tengku selama ini getol mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat. Tak jarang niatnya mengkritisi, justru dia sendiri yang kena bully di media sosial.
Polling yang dibuat Tengku banyak mendapatkan respons dari netizen. Ada yang setuju dengan polling Tengku, tapi ada juga yang tidak setuju dan justru membully Tengku, terutama pada kesalahan menuliskan polling menjadi pooling.
"Wajib... Karena pemimpin itu ibarat sopir untuk membawa semua penumpang dalam keadaan selamat sampai tujuan. Bila sopir bawa dengan ugal-ugalan kita harus mengingatkan, bila sopir mengabaikan kita semua sebagai penumpang siapsiap saja tertimpa musibah. Semoga Allah melindungi kita semua, amiin..." kata seorang netizen.
Sementara itu dalam menanggap berbagai kritik terhadap pemerintah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa, "kan pengamat tugasnya mengamati."
Ngabalin memahami tugas para pengamat yaitu mengamati dan menurur dia mereka tak benar-benar tahu seperti apa jalannya birokrasi.
"Tapi dia (pengamat) kan nggak tahu apa yang terjadi dalam birokrasi," ujar Ngabalin kepada Suara.com, Jumat (23/10/2020), malam.
TERPOPULER
