Refly Harun: Pemerintahan Akan Diwarnai Tawar Menawar Jokowi - Megawati

Reza Gunadha | Hernawan | Suara.com

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 11:05 WIB
Refly Harun: Pemerintahan Akan Diwarnai Tawar Menawar Jokowi - Megawati
Refly Harun Sebut Pemerintahan Akan Diwarnai Tawar Menawar Jokowi Megawati (YouTube/Refly Harun).

Suara.com - Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun mengomentari hubungan antara dua orang penting PDIP, Presiden Jokowi dan Megawati.

Refly Harun mengatakan, sisa pemerintahan Presiden Jokowi empat tahun mendatang akan diwarnai dengan bargaining position atau tawar menawar antara orang nomor satu Indonesia ini dengan Megawati.

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun lewat tayangan video di Kanal YouTube-nya, Jumat (30/10/2020).

Menurut Refly Harun, sudah bukan rahasia umum lagi apabila hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati sedikit menegang. Sebab PDIP mungkin saja kecewa dengan Presiden Jokowi baik di periode pertama maupun kedua.

Hanya saja keberadaan Presiden Jokowi kini dirasanya sangat penting. Apabila dibuang, justru pihak PDIP akan merugi.

Refly Harun Sebut Pemerintahan Akan Diwarnai Tawar Menawar Jokowi Megawati (YouTube/Refly Harun).
Refly Harun Sebut Pemerintahan Akan Diwarnai Tawar Menawar Jokowi Megawati (YouTube/Refly Harun).

"Sudah bukan rahasia umum lagi ada kekecewaan PDIP terhadap Presiden Jokowi baik periode pertama dan kedua. Hanya saja, Jokowi telur emas. Artinya tidak mungkin dia dibuang begitu saja oleh PDIP," kata Refly Harun seperti dikutip Suara.com.

Refly Harun menuturkan, hubungan antara PDIP dan Presiden Jokowi saat ini hanya dilandaskan pada kepentingan aliansi strategis.

Pasalnya, apabila PDIP mau menjadi oposisi, pihaknya tidak akan mendapatkan kompensasi apa-apa lantaran sudah pasti banyak partai yang akan memanfaatkannya untuk masuk ke pihak Presiden Jokowi.

"Kalau PDIP mau jadi oposisi, PDIP tidak dapat kompesasi apa-apa. PDIP keluar, akan banyak partai masuk. Saya kira begitu," ujarnya.

Menurut Refly Harun, kepentingan aliansi strategis antara PDIP dan Presiden Jokowi diperkirakan hanya sampai 2024 saja. Sebab, setelahnya Jokowi dirasa bukan lagi faktor determinan.

"Kepentingan aliansi strategis PDIP dan Jokowi membuat mereka kerja sama sampai diperkirakan tahun 2024. Setelahnya Jokowi sangat mungkin bukan faktor determinan kalau tidak membangun kekuatan politik di luar dan hanya mengikuti PDIP saja," jelas Refly Harun.

"Tidak punya elektabilitas lagi nanti," tegasnya.

Lebih lanjut lagi, Refly Harun berkata empat tahun sisa pemerintahan Presiden Jokowi nantinya akan diwarnai tawar menawar kepentingan.

Refly Harun mencontohkan dalam isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi yang belakangan santer terdengar.

Menurut Refly Harun, reshuffle kabinet akan seperti senam poco-poco atau tarian maju mundur karena diwarnai oleh PDIP yang memainkan konstelasi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bela Milenial, Tengku: Sudah Ketiban Utang, Dituduh Dimanjakan, Sabar Rek

Bela Milenial, Tengku: Sudah Ketiban Utang, Dituduh Dimanjakan, Sabar Rek

News | Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:22 WIB

Megawati Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Buruh: Kami Tersinggung!

Megawati Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Buruh: Kami Tersinggung!

Jakarta | Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:15 WIB

Mengapa Civil Society Sangat Kritis kepada Jokowi?

Mengapa Civil Society Sangat Kritis kepada Jokowi?

News | Jum'at, 30 Oktober 2020 | 09:45 WIB

Terkini

TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan

TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan

News | Selasa, 07 April 2026 | 22:51 WIB

Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas

Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas

News | Selasa, 07 April 2026 | 22:19 WIB

Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta

Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:44 WIB

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:39 WIB

Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban

Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban

News | Selasa, 07 April 2026 | 21:00 WIB

Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator

Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:55 WIB

Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun

Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:53 WIB

Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran

Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:32 WIB

Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar

Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:29 WIB

DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen

DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen

News | Selasa, 07 April 2026 | 20:24 WIB