Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta pengungkapan kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani (68) di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 19 September 2020 lalu diselesaikan dalam pengadilan koneksitas.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan peradilan koneksitas adalah suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum. Dalam KUHAP, penanganan terkait perkara tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89 hingga pasal 94.
"Kami merekomendasikan kematian Pendeta Yeremia diungkap sampai aktor yang paling bertanggungjawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan koneksitas, proses hukum tersebut dilakukan dengan profesional, akuntabel dan transparan," kata Chairul Anam saat jumpa pers virtual, Senin (2/11/2020).
Chairul menyebut pengadilan koneksitas diperlukan karena terduga pelaku adalah Alpius Hasim Madi, Wakil Danramil Hitadipa, dan korban adalah Pendeta Yeremia seorang warga sipil.
"Jadi ini penting untuk kita tekankan bahwa peradilan yang kita harapkan adalah peradilan koneksitas, karen clear yang jadi korban adalah sipil yang terduga pelaku nya adalah salah satu anggota TNI," terangnya.
Komnas HAM juga meminta proses hukum dilakukan di Jayapura dan atau tempat yang mudah dijangkau dan aman oleh para saksi dan korban dengan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Investigasi Komnas HAM
Dalam investigasinya, Komnas HAM menemukan fakta bahwa Pendeta Yeremia disiksa sebelum ditembak dari jarak dekat saat memberi makan ternak babinya di Kampung Bomba, pelakunya diduga merupakan anggota TNI dari koramil persiapan Hitadipa karena sudah dianggap terafiliasi dengan TPNPB/OPM dan dicap musuh TNI.
Kematian Pendeta Yeremia bermula dari penembakan hingga tewasnya Serka Sahlan oleh TPNPB/OPM pada 17 September 2020, senjatanya pun dirampas.
Baca Juga: Gedung Sekolah Dipakai TNI Jadi Markas, Ratusan Anak Papua Tak Bisa Belajar
Setelah peristiwa itu, TNI mengumpulkan warga Hitadipa sebanyak dua kali pada pukul 10.00 dan 12.00 WIT, mereka meminta warga untuk meminta TPNPB/OPM mengembalikan senjata Serka Sahlan yang dirampas.
