REGIONAL:
Sementara di sekitar TKP juga ditemukan belasan titik lubang tembakan yang mengenai kandang dan pohon. Tembakan tersebut berasal dari luar kandang dan dilakukan secara acak.
"Hal ini diduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam membuat arah tembakan yang acak tidak beraturan dan tidak mengarah pada sasaran, tetapi untuk mengaburkan fakta peristiwa penembakan yang sebenarnya," kata Chairul.
Selain itu, juga ditemukan bekas tembakan pada dinding gubuk, tempat Pendeta Yeremia ditemukan. Proyektil peluru juga ditemukan.
Namun, polisi belum menjelaskan soal peluru yang ditemukan di lubang kayu balok (terdapat bekas congkelan proyektil peluru pada balok). Penjelasan polisi baru lebih ke penemuan proyektil peluru di sekitar tungku.
Laporan Komnas HAM mengarah kepada dua terduga pelaku: pelaku langsung dan pelaku tak langsung. Pelaku langsung diduga beberapa anggota TNI yang melakukan penyisiran dan eksekusi di kandang babi. Pelaku tak langsung didugaa pemberi perintah penyisiran.
"Diduga bahwa pelaku adalah Saudara A sebagaimana pengakuan langsung korban sebelum meninggal dunia kepada dua orang saksi, dan juga pengakuan saksi-saksi lainnya yang melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dan 3 atau 4 anggota lainnya," kata Chairul.
Petinggi militer A, kata Chairul Anam, bertindak atas perintah, pemberi perintah juga harus diperiksa dan ditetapkan sebagai terduga pelaku tak langsung.
Laporan investigasi yang dilakukan Komnas HAM akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk ditindaklanjuti.
Merespons temuan Komnas HAM Pendeta Yeremia, Kepala Penerangan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan III Kolonel Czi I Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan TNI menghormati proses hukum.
TNI, kata Nyoman, selain menghargai hasil investigasi tersebut, juga sangat menghargai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta sebelumnya yang dibentuk Menteri Mahfud MD.
"Sejak awal TNI mendukung keputusan pemerintah terkait hal ini, dan aktif mengamankan TGPF selama tugas investigasi di lapangan," kata Suriastawa dalam laporan Stephanus Arandito, reporter Suara.com, Selasa (3/11/2020).
TNI akan mengambil tindakan tegas jika ada prajurit TNI yang terbukti bersalah dalam kasus kematian Pendeta Yeremia.
"TNI menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku, termasuk bila ternyata dari proses hukum, terdapat keterlibatan oknum prajurit," kata dia.
Nyoman mengingatkan rangkaian kejadian di Intan Jaya pada 14-18 September 2020 telah menelan lima korban jiwa: tiga warga sipil dan dua anggota TNI.
"Jangan hanya fokus pada satu kasus dan mengesampingkan kasus lainnya, karena ini adalah satu rangkaian kejadian," kata dia.
Pada Rabu (21/10/2020), Mahfud mengatakan hasil penyelidikan TGPF Intan Jaya yang bekerja sejak 1-17 Oktober 2020 menyimpulkan pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia diduga melibatkan oknum aparat, walaupun ada pula kemungkinan dilakukan pihak ketiga.
Pemerintah, kata Mahfud, akan menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan aturan hukum. Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawal prosesnya lebih lanjut.
"Baik pidana maupun administrasi negara sejauh menyangkut tindak pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan. Pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan menyelesaikan sesuai hukum berlaku tanpa pandang bulu," katanya.
Fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan juga menunjukkan dugaan keterlibatan kelompok bersenjata dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua personel TNI AD, yakni Sersan Satu Sahlan pada 17 September 2020, dan Prajurit Satu Dwi Akbar Utomo pada 19 September 2020.
Pesimistis
Di tengah upaya mencari titik terang kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia sehingga pelakunya segera dapat diadili, Ketua Sinode Am Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu pesimistis dengan TGPF bentukan Mahfud MD benar-benar mampu membongkarnya, apalagi mayoritas tim TGPF diisi oleh anggota TNI dan Polri.
"Masyarakat Papua pasti tidak yakin bahwa tim investigasi yang dibentuk menkopolhukam dapat mengungkapkan secara adil dan jujur. Sebagai gereja kami sangat tidak yakin bahwa apa yang dialami dan kasus yang baru saja terjadi dengan kematian Pendeta Yeremia bisa diungkap secara transparan," kata Pendeta Mofu dalam diskusi bersama Amnesty International dalam laporan Stephanus Arandito, jurnalis Suara.com, Jumat (2/10/2020).
Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, kata dia, tim investigasi bentukan pemerintah untuk menangani masalah di Papua jarang berhasil dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Kami harus pastikan nama-namanya siapa itu, kalau ini sudah dimonopoli baik oleh aparat pemerintah dan TNI-Polri saya tidak yakin, sangat sangat tidak yakin, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah."
Menurut Pendeta Mofu pemerintah Indonesia selalu menganggap tim investigasi bisa menyelesaikan akar permasalahan di Papua. Pendeta Tofu mengatakan itu tidak akan pernah berhasil.
"Kami hadir bersama dengan umat, oleh karena ini permasalahan sekecil apapun di Papua itu kami tahu, apalagi berkaitan dengan kasus seperti ini, kami sudah sampaikan siapa pelakunya, jadi kalau ada tim investigasi seperti ini kami tahu skenario apa ke depannya," kata Mofu.
Jadi isu internasional
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan TGPF dan rentetan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
"Para Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat," kata Yan dalam keterangan tertulis.
Selain menemukan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam kematian Pendeta Yeremias, kata Yan, TGPF juga menemukan bukti kelompok kriminal bersenjata sebagai dalang kematian Serka Sahlan, seorang warga sipil Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September.
"Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut," ujarnya.
Pemerintah diharapkan Yan jangan sekadar membangun opini publik, setelah diumumkan hasil temuan TGPF, namun penyelesaian kasus penembakan Pendeta Yeremia harus tuntas. Dia juga meminta pemerintah tidak sekadar mementingkan aspek sosial politik daripada komitmen pemerintah terhadap penyelesaian kasus.
"Temuan TGPF dikatakannya wajib diteruskan ke pihak terkait dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku dalam rangka memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM," katanya.
TERPOPULER