Infografis
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta sependapat Monumen Nasional disertifikasi atas nama Sekretariat Negara ketimbang pemerintah provinsi Jakarta. Pertimbangan mereka dari sisi sejarah serta lokasi yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan.
Pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta tersebut berseberangan dengan pandangan sosiolog Musni Umar. Menurut Musni Umar, Monas lokasinya berada di wilayah Jakarta dan seharusnya sertifikasi atas nama pemerintah Jakarta.
"Pendekatan mesti berdasarkan hukum bukan pendekatan politik dan kepentingan sesaat," kata Musni.
Pro dan kontra atas nama siapa sertifikat Monas terjadi. Sampai sekarang belum ada keputusan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menilai sertifikat lahan untuk Monas penting agar seluruh aset pemerintah memiliki dasar hak yang baik dan benar.
"Ini kami (Pemprov DKI) merasa penting supaya Monas, kami lakukan sertifikasi," kata Riza di gedung DPRD Jakarta.
Hal tersebut dikatakan Riza, menanggapi pertanyaan mengenai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mensertifikasi lahan Monas karena selama ini lapangan Monas, statusnya di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), namun pengelolaannya oleh Pemprov DKI.
Namun demikian, Riza menyebutkan bahwa niatan tersebut pada prinsipnya bertujuan bagi Pemprov DKI agar seluruh aset-aset pemerintah memiliki dasar hak yang baik dan benar dengan mendapatkan sertifikat.
Hal tersebut, menjadi komitmen bersama Pemprov DKI dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan aspek legal atau sertifikasi aset negara.
Baca Juga: Kirab Paskah di Monumen Nasional
"Ke depan, jangan ada lagi tanah yang merupakan aset negara itu bermasalah di kemudian hari. Pemerintah akan mendorong seluruh aset negara, aset pemprov yang ada di Jakarta itu kita akan segera kita selesaikan sertifikasinya," kata dia.
