Tren angka tes yang rendah, yang akhirnya menyebabkan angka kasus yang juga rendah, menurut Pandu harus dilihat secara kritis.
Pandu menilai, bisa saja tes yang rendah tersebut disengaja, mengingat momentum Pilkada serentak yang akan berlangsung.
Menurutnya juga ditemukan beberapa wilayah yang sebelumnya menerapkan upaya penanganan pandemi yang baik, seperti pengetesan PCR yang tinggi, kini mulai mengendor.
"Gara-gara Satgas yang menggunakan istilah zonasi yang didasarkan pada tidak ditemukannya kasus atau angka kasus yang rendah, salah satu caranya ya testing PCR-nya direndahkan. Ini jadi artifisial kan? Toh enggak ketahuan," papar Pandu.
Selain 'testing', Indonesia sendiri masih punya sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam penanganan pandemi, sesuai Intra-Action Review (IAR) atau self-evaluation yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri sesuai dengan arahan WHO.
"Ini semacam rapor, dan kalau rapor ini disimpan saja di Kemenkes tidak ada yang tahu. Jadi disuruh [oleh WHO] untuk sharing, [supaya] masyarakat juga bisa melihat."
"Karena ini sudah diplublikasikan dan sudah di-sharing ke dunia dan masyarakat Indonesia, dan diucapkan langsung oleh Pak Terawan sebagai wakil Pemerintah, jadi masyarakat bisa menuntut nanti. Kita harus mengawal, mana angka rapor yang sudah bagus dan mana yang belum.
