REGIONAL:
Suara.com - Hakim Ketua Muhammad Damis menolak permohonan penangguhan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh terdakwa perkara kepengurusan red notice, Irjen Napoleon Bonaparte.
Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua M Damis saat memimpin sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020) hari ini.
"Sehubungan dengan permintaan soal penangguhan penahanan untuk sementara majelis belum dapat pertimbangkan permohonan tersebut," kata Hakim Ketua Damis di dalam ruang sidang Hatta Ali.
Merespons hal itu, kuasa hukum Napoleon, Santrawan T Santrawan menerima keputusan majelis hakim. Dia berpendapat, keputusan soal menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan oleh majelis hakim sudah mutlak.
"Kami tim penasihat hukum sudah mengajukan dan kewenangan dari majelis untuk mempertimbangkan (menerima atau menolak). Ke depan kami akan lihat sama-sama," singkat Santrawan usai sidang.
Terkini, eks Kepala Divisi Hubungan Internasional itu ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Dalam sidang kali ini, JPU meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Napoleon.
JPU menilai, argumentasi yang disampaikan dalam nota keberatan tersebut telah masuk pada pokok perkara. Dengan demikian, JPU meminta agar majelis hakim menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan tim kuasa Napoleon pada Senin (9/11/2020) pekan lalu.
"Menolak keseluruhan nota kebertatan atas eksepsi keberatan oleh tim penasihat hukum terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte," kata JPU di ruang sidang M. Hatta Ali.
Berkenaan dengan itu, JPU turut meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan terhadap Napoleon telah memenuhi syarat merujuk pada Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. Tak hanya itu, mereka meminta agar perkara tersebut dilanjutkan.
"Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte," sambung JPU.
TERPOPULER
