KPK Serahkan Aset Rampasan Adik Zulhas ke Pemkab Lamsel

Suara.com - KPK merampas sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan untuk negara. Aset itu mencapai puluhan miliar rupiah.

Rampasan aset milik adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) itu sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020.

"Atas nama terdakwa Zainudin Hasan yang pada pokoknya memerintahkan barang bukti dalam perkara TPPU dirampas untuk negara diserahkan ke Pemerintah Daerah Lampung Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/11/2020).

Aser-aset itu diserahkan kepada negara untuk dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Aset sitaan itu diserahkan pada hari ini di Kantor Bupati Lampung Selatan.

"Penyerahan dilakukan secara simbolis dan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Drs. Sulpakar, MM (Pjs Bupati Lampung Selatan) dengan disaksikan oleh Thamrin (Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan) dan Josep Wisnu Sigit (Jaksa KPK)," ucap Ali

Adapun barang-barang yang diserahkan yakni :

1. Dokumen sebanyak 29 berkas.
2. Uang sejumlah Rp. 7.569.227.394,00 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor rekening 383.00.09.00003.9 pada PT. BPD Lampung cabang Kalianda.
3. Tanah sebanyak 58 (lima puluh delapan) bidang. Dengan nilai penaksiran Rp19.098.883.000,00.
4. Satu bidang tanah dan bangunan (Ruko) yang terletak di Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung. Dengan nilai penaksiran Rp2.462.500.000,00.
5. Kendaraan 25 unit. Dengan nilai penaksiran Rp 5.787.897.000,00.
6. Asphalt Mixing Plant (AMP) dan perlengkapannya 22 unit. Dengan nilai penaksiran Rp 7.210.961,000,00.
7. Ponsel sebanyak sembilan buah dengan nilai penaksiran Rp13.312.000,00.
8. Satu buah jam tangan merk Richard Mille. Dengan nilai penaksiran Rp 3.575.000,00.
9. Satu buah cincin. Dengan nilai penaksiran 13.745.000,00.

"Dalam proses penyelesaian perkara, KPK tidak hanya berupaya menghukum penjara terhadap para koruptor, namun juga adanya tuntutan perampasan aset hasil korupsi untuk pemasukan kas negara atau daerah," tutup Ali

Zainudin Hasan yang merupakan adik Ketum PAN Zulkifli Hasan itu dijerat atas kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan.

Zainudin dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) harus menjalani masa tahanan selama 12 tahun.

Sekaligus, membayar kewajiban uang pengganti, kurang lebih Rp 66 miliar.

Diketahui MA, telah menolak kasasi yang diajukan oleh Zainudin. Dengan demikian, Zainudin tetap harus menjalani 12 tahun masa tahanan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Lampung.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengadili adik Zulkifli Hasan itu terbukti dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Ia divonis pidana penjara 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis pidana uang pengganti sebesar Rp 66.772.092.145 subsider dua tahun penjara.